TANGERANG, OborDewata.com – Pemerintah Provinsi Bali memperkuat koordinasi di bidang keimigrasian melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan pemerintah pusat. Kesepakatan tersebut ditandatangani Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Andrianto, serta Bupati Badung Wayan Adi Arnawa.
Penandatanganan MoU berlangsung dalam rangkaian peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 di Auditorium Prof. Muladi, Kampus Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kota Tangerang, Banten, Senin (27/4/2026).
Kesepakatan tersebut menitikberatkan pada optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang imigrasi. Bagi Bali sebagai destinasi internasional, kerja sama ini dinilai strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas warga negara asing.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan bahwa sinergi dengan Pemprov Bali menjadi langkah penting dalam mendukung pelaksanaan program kerja kementerian. Namun ia mengingatkan pentingnya integritas sebagai fondasi utama dalam setiap kolaborasi.
“Kerja sama ini harus dilandasi integritas agar benar-benar berdampak nyata dalam pelayanan publik,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh jajaran untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja institusi, sekaligus memperluas kontribusi sektor pemasyarakatan dalam pembangunan nasional.
Selain itu, Agus menekankan pentingnya pemberdayaan warga binaan agar tidak hanya menjadi objek pembinaan, melainkan turut berperan sebagai subjek produktif. Program ketahanan pangan disebut sebagai salah satu fokus yang terintegrasi dengan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Acara juga dirangkaikan dengan pengukuhan pengurus Persatuan Purnabakti Pemasyarakatan Indonesia (P3I).
Melalui kerja sama ini, diharapkan pengelolaan keimigrasian di Bali semakin optimal, baik dalam aspek pelayanan maupun pengawasan, seiring meningkatnya mobilitas wisatawan mancanegara. (tim/dx)
