DENPASAR, OborDewata.com – Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS LPD) Provinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) pada Kamis (28/8/2026). Melalui agenda yang diprakarsai oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) ini, BKS LPD Bali memperkuat sinergi dengan berbagai mitra strategis guna mendorong sosialisasi, koordinasi, harmonisasi, serta modernisasi pelayanan LPD di seluruh Bali.
Ketua BKS LPD Provinsi Bali, I Nyoman Cendikiawan, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berdampak langsung pada penguatan operasional LPD.
“Hari ini kita menghadirkan berbagai narasumber teknis untuk memperkuat sinergi. Kolaborasi dengan PT USI berfokus pada pengembangan core banking dan digitalisasi yang hingga kini telah menjangkau sekitar 800 dari 1.439 LPD di Bali. Kami juga bekerja sama dengan Fastpay untuk perluasan layanan pembayaran publik serta BPJS Ketenagakerjaan demi memberikan perlindungan bagi tenaga kerja formal maupun nonformal di lingkungan LPD,” ujar I Nyoman Cendikiawan.
Selain peningkatan infrastruktur core banking, Rakerda ini juga menyoroti pentingnya tata kelola risiko pembiayaan melalui penerapan teknologi analisis data. CEO PT Solusi Anak Sakti, I Wayan Indra Adhi Suputra, hadir memaparkan solusi platform digital “KOCEK” yang dirancang khusus untuk membantu LPD memitigasi risiko pengeluaran kredit.
“Platform KOCEK berfungsi sebagai agregator data dan alat analisis untuk memitigasi risiko kredit sejak tahap pengajuan awal. Kami bekerja sama melalui Koperasi Artha Winangun Sedana agar secara regulasi dan lisensi sesuai dengan tata kelola lembaga keuangan mikro. Harapan kami, sinergi ini dapat mempercepat proses analisis kredit di LPD dan menjadi proyek percontohan bagi pengembangan lembaga keuangan mikro nasional,” ucapnya.
Melalui Rakorda dua hari ini, BKS LPD Provinsi Bali berharap seluruh bidang organisasi mulai dari hukum, sosial agama, hingga litbang dapat menjalankan rencana kerja dan anggaran secara optimal demi menjaga akuntabilitas serta keberlanjutan LPD sebagai pilar ekonomi adat Bali. tra/dx
