DENPASAR, OborDewata.com – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk mempercepat transisi menuju energi bersih dengan mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) diproyeksikan menjadi tulang punggung penyediaan energi bersih guna mewujudkan target Net Zero Emission (NZE) 2045, atau 15 tahun lebih cepat dibandingkan target nasional.
Komitmen tersebut disampaikan saat membuka Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 di Bali Beach Convention Center, The Meru Sanur, Denpasar, Selasa (14/7/2026).
Menurut Koster, keberlanjutan sektor pariwisata Bali sangat bergantung pada kualitas lingkungan. Karena itu, pembangunan sistem energi yang bersih, aman, dan berkelanjutan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana.
Untuk mencapai target tersebut, Pemprov Bali terus mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan, khususnya tenaga surya. Langkah lainnya meliputi pengembangan pembangkit listrik berbasis energi bersih, perluasan penggunaan kendaraan listrik, serta mendorong investasi dan kolaborasi di sektor energi hijau.
Koster menilai Bali memiliki potensi besar untuk mewujudkan kemandirian energi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah. Ia berharap ke depan seluruh pembangkit listrik di Pulau Dewata dapat beralih dari bahan bakar fosil sehingga emisi dan pencemaran udara dapat ditekan.
“PLTS merupakan pilihan paling tepat karena memanfaatkan energi matahari yang melimpah di Bali. Pemanfaatannya perlu terus diperluas sebagai sumber energi masa depan,” ujarnya.
Ia juga menyatakan pemerintah daerah siap memberikan dukungan kepada masyarakat yang ingin memasang PLTS atap. Menurutnya, penggunaan energi surya justru harus difasilitasi karena memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung percepatan transisi energi bersih.
Sebagai implementasi kebijakan tersebut, Pemprov Bali akan mengembangkan kawasan rendah emisi yang diawali di Nusa Penida. Program selanjutnya direncanakan diperluas ke sejumlah kawasan strategis, seperti Nusa Dua, Kuta, Sanur, dan Ubud.
Untuk memperkuat pelaksanaan program, Pemprov Bali telah menerbitkan sejumlah regulasi, antara lain Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah, Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, serta Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2022 mengenai pemanfaatan PLTS atap.
Koster berharap penyelenggaraan Indonesia Solar Summit 2026 tidak hanya menjadi ajang pertukaran gagasan, tetapi juga mampu menghasilkan kerja sama strategis, investasi, dan rekomendasi kebijakan yang mendukung percepatan pengembangan energi surya di Indonesia.
Sementara itu, Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan Indonesia Solar Summit merupakan forum tahunan yang mempertemukan pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat transisi energi bersih.
ISS 2026 digelar pada 14–16 Juli 2026 di The Meru Sanur dengan mengangkat sejumlah isu strategis, di antaranya percepatan pembangunan kapasitas PLTS hingga 100 gigawatt, pengurangan penggunaan pembangkit berbahan bakar diesel, strategi pembiayaan, serta penguatan industri tenaga surya nasional.
Fabby menambahkan, sejak pertama kali digelar pada 2022, Indonesia Solar Summit selalu berlangsung di Jakarta. Tahun ini menjadi kali pertama forum tersebut diselenggarakan di luar ibu kota dengan Bali dipilih sebagai tuan rumah karena dinilai memiliki komitmen kuat dalam pengembangan energi bersih.
Menurutnya, energi surya kini telah menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional menuju kemandirian energi. Tantangan berikutnya adalah mendorong potensi tersebut menjadi investasi nyata yang mampu mempercepat terwujudnya ekonomi hijau di Indonesia. (rls/tim)
