DENPASAR, OborDewata.com – Pesatnya kemajuan pariwisata serta eksistensi budaya yang terus terjaga, membuat mesin pariwaisata di Bali terus bergerak hanya saja buah hasil akhir pariwisata bukan Bali yang menikmati, setoran ke pusat pun terus lancar, hadirnya KEK serta adanya Airport di Bali yang jelas bukan Bali menikmati itu semua. Adanya fenomena tersebut Pengamat ekonomi, I Gusti Wiraguna Bagoes Oka yang pernah menjabat Kepala BI Bali 2007-2010 mendesak Gubernur Bali harus segera jadikan Bali Otoritas Khusus Pariwisata.
Wiraguna menjelaskan, ketika Bali sudah memiliki otoritas khusus pariwisata, Bali sudah pasti menjadi mandiri tidak lagi tergantung pada pusat. Otoritas Khusus Pariwisata tersebut tentu saja harus memiliki Tiga Pilar Utama dalam wadah Kawasan Khusus Pariwisata Bali guna memastikan kearifan lokal tetap terjaga dan manfaat ekonomi terserap maksimal oleh masyarakat daerah.
Tentu saja pengelolaan kewenangan Otoritas Pariwisata Khusus ada ditangan Gubernur Bali, mencakup sektor migrasi, pengelolaan pintu masuk (bandara), hingga regulasi investasi asing. Dimana tiga poin krusial yang harus berada di bawah kendali pemerintah daerah,
Kedaulatan Keimigrasian: Pemprov Bali diharapkan memiliki kewenangan penuh dalam mengatur arus masuk warga negara asing. Hal ini bertujuan untuk menyeleksi wisatawan agar hanya “turis berkualitas” yang masuk ke Bali. “Sehingga orang asing yang masuk benar-benar yang memiliki modal, tidak ada lagi turis-turis bermasalah,” tegasnya ketika ditemui pada Rabu (13/5/2026)
Tidak hanya disitu saja Wiraguna Bagoes Oka menambahkan, Pengelolaan Bandara dan Visa on Arrival (VoA) berpotensi besar dari pendapatan bandara dan VoA yang selama ini ditarik ke pusat. Dengan asumsi 6 juta wisatawan membayar VoA sebesar US$25–30, potensi pendapatan mencapai belasan triliun rupiah per tahun. Angka ini jauh melampaui APBD Bali saat ini yang berada di kisaran Rp6 triliun. Sentralisasi Investasi Lokal: Investor asing dari berbagai negara diharapkan melapor dan menempatkan dana mereka di bank lokal Bali (seperti BPD Bali) sebagai deposito atau jaminan.
Ketika tiga pilar tersebut sudah berjalan, Wiraguna Bagoes Oka sangat optimisi, kemakmuran masyarakat Bali akan meningkat drastis. Dana yang terkumpul dari sektor pariwisata bisa dialokasikan untuk program sosial yang masif.
”Uang yang ditaruh di bank lokal bisa dijadikan saluran kredit murah bagi UMKM. Dengan pendapatan sebesar itu, pemerintah bisa memberikan pendidikan gratis, kesehatan gratis, bahkan tunjangan bagi pengangguran hingga Rp15 juta per bulan,” ungkapnya.
Ia juga mengkritik dominasi pusat dalam pengelolaan tenant di bandara yang selama ini banyak dikuasai oleh pemain dari Jakarta. Menurutnya, prioritas harus diberikan kepada pengusaha lokal agar perputaran uang tetap berada di Bali.
”Jangan sampai Bali hanya jadi penonton. Kita butuh otoritas sendiri untuk mengamankan aset dan masa depan pariwisata kita agar tidak ‘kacau’ di masa depan,” pungkasnya. tra/sathya
