DENPASAR, OborDewata.com – Memasuki Tahun 2025 Kadin (Kamar Dagang Indonesia) Bali, dibawah kepemimpinan I Made Ariandi, semakin bersemangat untuk memajukan perekonomian di Bali.
Tentu saja dalam memajukan perekonomian pihaknya akan berkolaborasi dengan berbagai pihak pemegang kebijakan, hal tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas kenyamanan, keamanan pariwisata Bali dengan tidak meninggalkan adat istiadat di Bali, serta menjaga kualitas pariwisata Bali.
Dikatakan Ariandi, sejatinya di Bali banyak sekali permasalahan prioritas untuk para pejabat-pejabat yang baru terpilih, seperti halnya pejabatnya serius menangani sampah pasti sangat bisa dilakukan mengingat keuangan pendapatan di Bali sangat mumpuni sekali, dan hal ini harus menjadi PR prioritas bagi para pejabat yang terpilih sekarang. Selain itu dari segi kemacetan, dalam penanganannya sebenarnya bukanlah karena terjadinya overload kunjungan wisatawan di Bali, tetapi para pengempu kebijakan yang lupa akan kewajiban dalam memperhatikan wisatawan asing yang tinggal di Bali.
“Pejabat sekarang ada gak yang sudah pernah menghitung wisatawan asing yang menetap di Bali? Seperti di Canggu dan sekitarnya. Nah wisatawan yang seperti itu memiliki mobilitas yang sangat tinggi sekali, dan hal inilah yang kerap menimbulkan kemacetan, padahal tamu yang datang hanya sedikit, banyak bule di Bali yang bekerja dan visanya sangat Panjang-panjang sekali ini yang seharusnya dibuatkan aturan baru di Bali, belum lagi bule-bule di Bali seenaknya bawa motor banyak tidak menggunakan helm, lucunya lagi bule di Bali dalam mengisi kendaraan di Bali juga menggunakan bahan bakar bersubsidi, belum lagi bule-bule juga banyak yang menggunakan rumah-rumah bersubsidi, kan ini sangat lucu jadinya,” tegasnya Ketika ditemui pada Selasa (14/1/2025).
Ariandi menyarankan, melihat adanya fenomena ulah wisatawan Asing, pemerintah perlu harus menata hal tersebut dengan cara duduk bersama, panggil semua yang terlibat seperti dealer motor di Bali maupun yang lainnya, pemerintah juga harus melihat kontribusi bule tersebut apa untuk Bali? “Para petugas terkait harus mengecek semua bule-bule yang tinggal di Bali dengan menggunakan fasilitas subsidi. Kita gembar-gembor bicara quality tourism tapi nyatanya bule yang tinggal menetap di Bali tidak berkualitas. Coba kalau kita ketatkan lagi aturan bule-bule yang tinggal di Bali harus menetap di hotel, berapa pendapatan PHR kita, buatkan juga aturan retribusi untuk para bule, enak sekali bule yang tinggal di Bali, naik motor seenaknya, isi bbm pakai subsidi. Maka itu perlu dikaji ulang bagi bule yang memiliki usaha di Bali harus berkolaborasi dengan UMKM lokal Bali, dan Dinas Perijinan Satu Pintu harus mengkroscek ketat perlu memverifikasi ulang dan idealnya harus pas dan tepat, jangan sampai kepentingannya menggusur UMKM lokal. Bila perlu regulasinya jangan buat ruang kosong untuk WNA yang tinggal dan berusaha di Bali, jangan sampai dia menyerobot porsi UMKM lokal Bali,” pungkasnya. dx/tra
