MANGUPURA, OborDewata.com – Ketua Komisi III DPRD Badung Wayan Sandra, Kamis (11/7/2024), menerima jajaran Dekanat dan mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim, Semarang. Rombongan Dekan dan ratusan mahasiswa tersebut mengunjungi DPRD Badung dalam rangka Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Dr. Mastur, SH, MH selaku ketua rombongan mengucapkan banyak terima kasih kepada DPRD Badung yang sudah menerima dengan sangat baik dalam rangka kegiatan KKL ini. “Tadi kami sudah ke Kejati Bali setelah itu kami ke sini ke DPRD Badung,” ujarnya.
Menurutnya, Pemerintahan Kabupaten Badung sangat menarik untuk dikunjungi. Sebab, Pemkab Badung terkenal dengan jumlah pendapatan asli daerah (PAD) paling besar dari semua kabupaten/kota di Bali. “Tentunya ini tidak terlepas dari campur tangan anggota Dewannya dalam fungsi pengawasan dan budgeting. Oleh karena itu kami ingin tahu, yang selama ini hanya belajar teori, bagaimana pembuatan perdanya karena Bali sangat menjunjung tinggi kearifan lokal yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat Badung,” terangnya.
Wayan Sandra menjelaskan, Kabupaten Badung terdiri atas enam kecamatan yakni Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara, Mengwi, Abiansemal dan Petang. Badung Selatan berada pada sektor pariwisata, Badung tengah ekonomi dan perkantoran sedangkan Badung utara bertumpu pada sektor pertanian. “Pendapatan utama Badung itu dari sektor pariwisata, budaya yang kami junjung adalah keramah-tamahan dan toleransi penduduk. Kami 10 tahun ini memiliki Bupati yang sangat toleransi, bukan hanya pura, masjid dan gereja pun diberi bantuan renovasi,” papar politisi PDI Perjuangan Dapil Kuta Utara tersebut didampingi Kabag Hukum DPRD Badung, AA Raka Arnawa.
Terkait pendapatan daerah, Sandra mengungkapkan, pada tahun 2024 PAD Badung dirancang Rp 7,2 triliun lebih. Sedangkan, tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Badung merancang APBD Rp 10,5 triliun lebih. Pihaknya menerangkan, sebagian besar pendapatan Pemerintah Kabupaten Badung dikucurkan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Langkah-langkah yang dilakukan untuk mensejahterakan masyarakatnya seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) dan daerah pertanian gratis. Pendidikan gratis termasuk juga diberikan seragam dan laptop gratis untuk siswa SD. Biaya kesehatan masyarakat ditanggung penuh oleh pemerintah. Langkah-langkah inilah yang dilakukan Pemkab Badung untuk mensejahterakan rakyatnya,” ujar Wayan Sandra. mas/dx
