MANGUPURA, OborDewata.com – Saat pertemuan, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi Ketua Komisi IV DPRD Badung Graha Wicaksana dan Kadis Perinaker Badung Drs. I Putu Eka Merthawan. Dari PT Angkasa Pura Support Denpasar hadir Branch Manager Djoko Setyo Pembudi, Manager SDM Ricko Respati bersama jajaran lainnya serta dari Polres Badung pada Senin, (11/11/2024)
Menurut Anom Gumanti, untuk menyelesaikan masalah ini yang pertama dengan jalan kekeluargaan dan kedua dengan menempuh jalur hukum. ’’Tetapi sebagai orang tua di Badung, sebagai Ketua DPRD, saya tetap berharap bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Apa pun nanti keputusan yang diambil itulah yang terbaik,’’ pesan Gumanti.
Setelah menerima penjelasan dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri Angkasa Pura Support dan Manajemen PT Angkasa Pura Support (APS) Kantor Cabang Denpasar secara terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti menyatakan siap ada di tengah-tengah mereka untuk menyelesaikan masalah ini dan berharap bisa diselesaikan secara kekeluargaan.
’’Kalau masih bersikukuh silahkan, kita hormati dan hargai keinginan mereka. Tapi dari sisi lembaga Dewan saya ingin sih ini bisa diselesaikan melalui komunikasi antara kedua belah pihak. Kalau mereka meminta supaya saya ada di tengah-tengah mereka, saya siap kok,’’ ujar Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, SH usai menerima manajemen PT APS Denpasar, pada Jumat, 15 November 2024 di ruang Gosana lantai II Kantor Sekretariat DPRD Badung. Pertemuan ini menindaklanjuti kesepakatan pertemuan sebelumnya dengan Federasi Serikat Pekerja Mandiri APS yang dihadiri 6 pekerja yang masih diskorsing untuk mendengarkan penjelasan dari pihak PT. APS Denpasar.
Politisi PDI Perjuangan ini lanjut menegaskan bahwa kita hidup di daerah pariwisata. Karena itu, berharap bisa menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya.
Sebagai wakil rakyat, Anom Gumanti menegaskan akan berusaha memediasi masalah ini menjadi berimbang antara Federasi Serikat Pekerja dengan PT APS. Tentu pihaknya tidak memiliki kewenangan lebih dalam lagi untuk menyelesaikan masalah antara kedua belah pihak, dimana yang bisa menyelesaikan ini adalah antara kedua belah pihak, baik secara kekeluargaan maupun menempuh jalur hukum.
’’Intinya apapun aspirasi dari masyarakat, sudah kami coba mediasi. Nah kembali lagi, kami hanya bisa memohon kepada manajemen untuk dipertimbangkan lagi menyelesaikan ini ke arah yang lebih baik lagi atau win win solution,’’ ucap Gumanti seraya berterimakasih kepada Federasi Serikat Pekerja ini yang membatalkan demo pada 14 November di Puspem, namun sekarang ada gunung Lewotobi Laki-laki meletus, berdampak terjadi cancel pesawat, dan ini tentu akan mengganggu PAD.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Badung Graha Wicaksana yang membidangi kenenagakerjaan, menambahkan bahwa mediasi ini berhasil ketika kedua belah pihak saling menyadari dan saling menerima. ’’Tentu kami di Komisi IV DPRD Badung sangat mengharapkan adanya kondusifitas dan stabilitas yang terjaga di Kabupaten Badung mengingat Bandara Ngurah Rai merupakan objek vital yang merupakan salah satu urat nadi perekonomian yang ada di Bali.
Sedangkan, Manager SDM PT Angkasa Pura Support Denpasar Dicki Respati menyampaikan bahwa manajemen menghormati hak karyawan bersangkutan (6 karyawan yang diskorsing) yang tidak merasa melakukan pelanggaran, tidak merasa melakukan mogok kerja yang dilakukan bertentangan dengan undang-undang. Tapi balik lagi, seperti yang disampaikan bapak Ketua DPRD Badung bahwa penyelesaian bisa dilakukan menjadi dua alternatif yakni dengan musyawarah dan jalur yang sebagaimana berproses hubungan industrial. Namun ke depan jika tidak menemukan titik temu maka pihaknya akan melakukan proses sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. dx/sathya
