GIANYAR, OborDewata.com – Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS LPD) Provinsi Bali, menggelar rapat koordinasi khusus guna membahas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda) sekaligus melakukan sinkronisasi program kerja dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan, pada Senin (20/7/2026).
Rapat yang dihadiri oleh pengurus LPD seluruh Bali ini berfokus pada pertanggungjawaban keuangan, pembagian hasil kerja, serta pemantapan eksekusi anggaran untuk 8 bidang kerja yang telah ditetapkan. Ketua BKS LPD Prov Bali, Drs. I Nyoman Cendikiawan, SH., M.Si., menjelaskan, sejatinya sumber pendanaan kegiatan ini berasal dari kontribusi 5% laba LPD seluruh Bali yang dikelola secara terpusat.
Adanya Rapat Koordinasi ini untuk peningkatan SDM dan sistem IT, bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguatan program Information Technology (IT) menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran tahun ini.
”Masalah utama yang dihadapi selain IT adalah SDM. Oleh karena itu, porsi untuk pendidikan, pelatihan, serta pengawasan SDM menjadi prioritas kami guna menunjang efektivitas kinerja LPD ke depan,” ujarnya.
Cendikiawan menambahkan, selain fokus pada internal BKS LPD juga aktif memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali, terkait rancangan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) guna memperkuat payung hukum operasional LPD. Pasalnya, banyaknya isu-isu negatif yang berkembang di masyarakat mengenai LPD yang kurang berkembang. “Meskipun ada LPD yang bermasalah, tapi itu hanya segelintir saja, rata-rata mayoritas LPD di Bali saat ini masih sangat sehat dan konsisten memberikan kontribusi nyata bagi desa adat masing-masing,” ungkapnya.
Lebih lanjut Cendikiawan mengungkapkan, untuk mendukung keberlanjutan dan kemajuan LPD di Bali, BKS LPD terus memperluas jaringan kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk kerja sama digitalisasi dengan Fastpay, kemitraan dengan Bank BPD Bali, serta kerja sama di bidang kehumasan untuk menyelenggarakan seminar dan pelatihan.
selain itu juga, BKS LPD Prov Bali juga memokuskan kesejahteraan karyawan melalui Koperasi Arsha Winalas Sedana,
sebagai langkah konkret dalam menjamin kesejahteraan para karyawan LPD, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna tugas, dalam pertemuan ini juga disosialisasikan peran Koperasi Arsha Winalas Sedana.
“Koperasi ini dibentuk secara khusus sebagai wadah investasi dan jaminan sosial bagi para pekerja LPD saat memasuki masa pensiun kelak.
Melalui langkah sinkronisasi dan penguatan di berbagai lini ini, BKS LPD optimistis seluruh program kerja di 8 bidang dapat dieksekusi dengan baik demi kemajuan ekonomi adat di Bali,” pungkasnya. tra/dx