MANGUPURA, OborDewata.com – Dalam meajukan desa adat di Kabupaten Badung, Ketua Komisi I, I Made Bima Nata, didampingi Wakil Ketua Gusti Lanang Umbara bersama anggota lainnya mengunjungi Desa Adat Seminyak guna menindak lanjuti permohonan hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten Badung kepada desa adat tersebut, pada Selasa (21/1/2025)
Kedatangan para wakil rakyat disambut antusias oleh perwakilan Desa Adat Seminyak. Ketua Komisi I, Bima Nata menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh permohonan hibah tanah yang diajukan oleh Desa Adat Seminyak. “Kami dari DPRD Badung memberikan persetujuan dan mempersilakan proses administrasi dilanjutkan. Kami juga berkomitmen untuk mengawal hingga proses ini tuntas,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa hibah tanah ini penting untuk memastikan kepastian hukum atas tanah yang selama ini dimanfaatkan untuk kegiatan sosial dan adat.
Wakil Ketua Komisi I, Gusti Lanang Umbara, dalam kesempatan tersebut juga menjelaskan bahwa tanah seluas 480 meter persegi tersebut saat ini berstatus atas nama Pemerintah Kabupaten Badung. Tanah tersebut digunakan untuk area parkir, kantor pecalang, dan dapur yang mendukung kegiatan desa adat Seminyak. Sebelumnya, penggunaan tanah telah diatur dalam perjanjian antara Desa Adat Seminyak dan Pemerintah Kabupaten Badung yang berlaku dari 2019 hingga 2024. Usulan hibah muncul setelah masa perjanjian berakhir.
“Proses ini dimulai dengan permohonan surat kepada Sekretaris Daerah, yang kemudian direkomendasikan kepada Bupati Badung. Setiap hibah tanah memerlukan persetujuan DPRD. Setelah rekomendasi DPRD turun, Bupati akan mengeluarkan izin pelaksanaan hibah, yang dilanjutkan dengan penghapusan aset dari daftar barang milik daerah,” jelas Gusti Lanang Umbara.
Bendesa Adat Seminyak, Made Puspita, menyampaikan rasa terima kasihnya atas perhatian dan dukungan dari DPRD Badung. “Kami sangat membutuhkan bantuan ini. Kedatangan Komisi I memberi harapan besar agar pengurusan hibah dapat berjalan lancar,” ungkapnya.
Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Ia menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung kebutuhan masyarakat. “Pemerintah wajib mengulurkan tangan demi kepentingan umum, terutama terkait fasilitas parkir dan kegiatan adat. Jika tidak, ke mana masyarakat akan memarkir kendaraan saat ada acara besar di Banjar Seminyak,” ujar Anom Gumanti.
Hibah tanah ini diharapkan dapat segera terealisasi untuk mendukung kelancaran kegiatan adat dan sosial masyarakat Desa Adat Seminyak.
