MANGUPURA, OborDewata.com – Raker Komisi I DPRD Badung yang membahas LKPJ Bupati Badung, menghadirkan Asisten II Ida Bagus Gede Arjana, yang mewakili Sekda Badung beserta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang meliputi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Kesbangpol, Dinas Damkar, Satpol PP, BPBD Kabupaten Badung, Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Badung.
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung I Gusti Lanang Umbara didampingi Wakil Ketua I Wayan Loka Astika, Sekretaris Putu Dendy Astra Wijaya beserta Anggota Komisi I, yakni Ayuk Agustin Lessy, I Made Rai Wirata, Putu Sika Adi Putra dan I Made Tomy Martana Putra.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung I Gusti Lanang Umbara menyebutkan bahwa Rapat Kerja membahas Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun Anggaran 2024.
“Tugas dan kewajiban kita di DPRD Badung, setelah adanya LKPJ yang disampaikan oleh Bupati Badung, kita langsung berkoordinasi dengan OPD terkait yang kita ajak bersinergitas di lingkungan Komisi I DPRD Badung,” kata Lanang Umbara, pada Senin (28/4/2025).
Untuk itu, pihaknya berkeinginan mendapatkan tanggapan-tanggapan secara detail terkait LKPJ Bupati Badung, sehingga diundang sejumlah OPD terkait yang bermitra dengan Komisi I DPRD Badung, guna memberikan penjelasan lebih detail.
“Nantinya hasil Raker ini, kami bawa ke Rapat Paripurna internal, untuk kami ambil keputusan,” ucap Lanang Umbara.
Soal permintaan OPD mengenai SDM dan personel yang terbatas, Lanang Umbara membenarkan hal tersebut, sehingga perlu mendapatkan perhatian serius.
“Penambahan SDM dan sarana prasarana yang memadai wajib kita laksanakan di Kabupaten Badung, karena itu sebagai sarana penunjang bagi kita di daerah Kabupaten Badung,” paparnya.
Untuk itu, Kabupaten Badung yang terkenal sebagai kawasan pariwisata internasional, sehingga masalah keamanan, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan wajib dijaga secara bersama-sama.
“Karena itu modal dasar kita dalam menjual pariwisata kita. Jangan sampai pariwisata kita teledor, sehingga menurunkan kelas pariwisata kita menjadi ditinggalkan oleh para wisatawan. Jika kunjungan wisatawan sepi, tentunya berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.
Hal tersebut sudah disampaikan oleh sejumlah OPD terkait mengenai pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kerja, sehingga pihaknya dari Komisi I DPRD Badung perlu memberikan perhatian serius, yang nantinya dikoordinasikan dengan Pimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung, yakni Bupati dan Wakil Bupati Badung.
Meski demikian, program Pemerintahan Kabupaten Badung memprioritaskan semua sarana prasarana yang menunjang pariwisata yang ada di Kabupaten Badung.
“Disana khan ada keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban dan kenyamanan. Sekarang juga sebagai program prioritas Pemerintah Kabupaten Badung terkait dengan adanya program Badung Terang,” urainya.
Hal tersebut sudah diusulkan kepada Pemkab Badung, agar seluruh kawasan Badung diterangi oleh lampu-lampu, sehingga saat malam hari Badung menjadi terang sebagai salah satu modal mengurangi tindakan-tindakan kriminalitas yang terjadi selama ini.
Terkait banyak kejadian dan kerusuhan yang tidak diinginkan bersama, seperti yang viral di media, yang dilakukan saudara dari Timur, tentunya pihaknya di Pemerintahan Kabupaten Badung sudah memberikan saran kepada OPD terkait, untuk segera mengambil langkah-langkah khusus, dengan melakukan Rapat Kerja lintas Komisi DPRD Badung dan lintas OPD serta mengundang Aparat Penegak Hukum (APH), seperti Kepolisian dan tokoh-tokoh adat, untuk diajak duduk bersama guna membahas solusi terhadap kejadian tersebut, yang kurang baik berdampak bagi pariwisata Bali, agar bisa diatasi secara bersama-sama.
Selain itu, pihaknya juga mengimbau tokoh-tokoh dari Timur agar bisa memberikan penyadaran kepada saudara-saudaranya, untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan keamanan dan kenyamanan di Bali, khususnya di Kabupaten Badung.
“Hal ini perlu kami lakukan melalui Rapat Lintas Komisi dan Lintas OPD dengan melibatkan pecalang, begitu juga dari Satpol PP serta tokoh masyarakat lainnya yang memiliki potensi kemampuan menjaga keamanan wilayahnya, itu yang kami undang sehingga masalah tersebut bisa diatasi bersama-sama,” tegasnya. ca/sathya
