DENPASAR, OborDewata.com – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya keseimbangan antara kemudahan akses layanan pembiayaan digital dan pemahaman finansial masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam forum Fintech Lending Days (FLD) 2026 yang berlangsung di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Pemogan, Denpasar Selatan, Jumat (21/8/2026).
Dalam forum bertema “Advancing Indonesia’s Digital Financing Ecosystem” yang digelar oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan CNBC Indonesia tersebut, Gubernur Koster menyatakan dukungannya terhadap keberadaan Financial Technology (Fintech), khususnya Pinjaman Daring (Pindar). Menurutnya, Pindar memberikan kepraktisan bagi masyarakat dalam mengakses produk keuangan, namun harus dibarengi dengan penguatan literasi finansial.
Dorong Pembiayaan Sektor Produktif
Gubernur Koster menyoroti fenomena pemanfaatan dana Pindar yang mayoritas masih didominasi kebutuhan konsumtif. Secara nasional, sekitar dua pertiga dari total pembiayaan Pindar diserap untuk konsumsi, sementara hanya sepertiga yang masuk ke sektor produktif. Angka ini masih belum memenuhi target Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memproyeksikan 40 hingga 50 persen porsi pembiayaan disalurkan ke sektor produktif.
Khusus untuk Wilayah Bali, Koster mendorong para pelaku industri Pindar agar mengubah orientasi pasar dengan menyasar sektor-sektor lokal yang produktif, seperti:
Petani Organik: Membutuhkan modal kerja modal untuk keberlanjutan rantai pasok.
Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya: Pengembangan karya seni dan kerajinan khas Bali.
UMKM dan Pengusaha Muda: Mendorong permodalan rintisan (startup) lokal.
”Kami berharap industri Pindar benar-benar memahami dan masuk ke ekosistem usaha lokal Bali, bukan hanya melihat Bali sebagai pasar, melainkan sebagai mitra yang karakteristiknya perlu dipahami,” ujar Koster.
Sinergi Literasi Memanfaatkan 1.500 Desa Adat
Gubernur Koster mengingatkan agar kemudahan akses Pindar tanpa pemahaman hak dan kewajiban tidak menjadi bumerang yang memicu utang impulsif. Karena itu, Pertumbuhan industri Pindar hendaknya berjalan seiring dengan transparansi produk, ketepatan penyaluran, dan perlindungan konsumen.
Pemerintah Provinsi Bali menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi program edukasi keuangan hingga tingkat akar rumput dengan memanfaatkan infrastruktur lokal:
Jaringan 1.500 Desa Adat: Menjadi sarana sosialisasi edukasi finansial masyarakat secara langsung.
Program Literasi Digital Pendidikan: Mengintegrasikan materi ke tingkat SMA dan SMK se-Bali.
Potensi UMKM dan Komitmen Industri
Dewan Pengawas AFPI, Bernadino Vega, menyambut baik arahan tersebut dan mengaitkannya dengan potensi ekonomi Bali yang memiliki sekitar 440 ribu UMKM. Bernadino menegaskan bahwa tantangan utama Pindar saat ini bukan sekadar ketersediaan dana, melainkan kemampuan menghubungkan pelaku usaha ke dalam ekosistem keuangan secara menyeluruh melalui tata kelola yang kuat serta penagihan yang bertanggung jawab.
Rangkaian acara FLD 2026 turut menghadirkan jajaran pimpinan OJK serta Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam sesi Fireside Conversation, ditutup dengan penyusunan komitmen bersama untuk memperkuat ekosistem pembiayaan digital nasional yang sehat, inklusif, dan transparan. mas/sathya
