Ekonomi BisnisPariwisata

Dewan Badung Dorong Pemerintah Tekankan Penataan Kawasan Kumuh dan Optimalisasi Promosi Global

87024 Views

BADUNG, OborDewata.com – Ketua Komisi II DPRD Badung, I Made Sada Dego menegaskan, komitmennya untuk menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata utama dunia. Dalam sebuah pernyataan terbaru, fokus utama diarahkan pada penanganan kawasan kumuh di perkotaan serta penguatan strategi promosi internasional guna menangkal isu negatif dan mempertahankan predikat The Best Destination Island in the World.

Dego, menyoroti kontradiksi antara tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung dari sektor pariwisata dengan keberadaan titik-titik kumuh di wilayah perkotaan. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan pembangunan liar terus terjadi.

Iklan

“Munculnya kawasan kumuh dinilai akibat adanya pihak luar yang menyewa lahan warga kemudian membangun tanpa mengikuti aturan yang berlaku,” ungkapnya usai Raker bahas LKPJ Bupati Badung 2025, pada Kamis (9/4/2026).

Selain itu juga Dego menegaskan, pemerintah dituntut untuk lebih tegas dalam menegakkan regulasi agar tidak ada lagi alasan bagi munculnya pemukiman semrawut yang dapat merusak wajah pariwisata Bali.

Iklan

“Pendapatan kita hampir 90% dari pariwisata. Hal-hal krusial seperti daerah kumuh harus segera ditangani; kita tidak ingin hal ini ada di perkotaan kita,” tegasnya.

Meski tengah melakukan efisiensi anggaran, Sada Dego menekankan bahwa sektor promosi tidak boleh dikorbankan. Promosi dianggap sebagai garda terdepan untuk menyentuh pasar secara langsung, baik melalui skema Business to Business (B2B) maupun tatap muka (Face to Face). Seperti halnya, Menangkal Isu Negatif dengan menjelaskan fakta di lapangan terkait isu banjir dan masalah sampah. Menjaga Citra Destinasi: Menegaskan kembali bahwa desa-desa wisata di Bali masih menyandang predikat tercantik dan layak dikunjungi. Paparan Program: Memberikan penjelasan mendalam mengenai langkah-langkah perbaikan yang sedang dilakukan pemerintah.

Untuk memperkuat daya pikat Bali di kancah internasional, pemerintah daerah akan menempuh jalur koordinasi dengan Pemerintah Pusat, khususnya melalui kementerian/direktorat terkait.

Lobi Anggaran: Pemerintah daerah akan melakukan lobi ke pusat guna mendapatkan dukungan anggaran pemasaran luar negeri.

Kolaborasi: Memastikan seluruh stakeholder pariwisata bersinergi dengan Dinas Pariwisata dalam pelaksanaan program.

“Bali tidak boleh terlena dengan predikat terbaik dunia. Penataan infrastruktur lokal dan gempuran promosi global harus berjalan beriringan demi keberlangsungan ekonomi daerah,” pungkasnya. tra/dx