DENPASAR, OborDewata.com – Penurunan pembatasan PPKM dari level 4 ke Level 3 membawa angin sejuk yang membuat masyarakat semakin sumringah, setelah hampir 2 tahun mengalami keterbatasan akibat pandemi, namun dengan adanya rencana pembatasan kendaraan berplat ganjil genap di wilayah Sanur, Denpasar dan Kuta, Badung ini otomatis masyarakat yang mencoba kembali bangkit kembali merasa terkekang, hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPD Demokrat Bali pada Senin (20/9/2021).
Padahal, harapan masyarakat kalau bisa PPKM sekarang bisa diturunkan lagi levelnya sampai ke level 2 agar masyarakat bisa lebih leluasa mempersiapkan memasuki masa transisi seperti yang sudah tegaskan Presiden Jokowi bahwa pandemi ini akan menjadi endemi dan nanti kita akan terbiasa hidup dengan covid sama dengan penyakit flu lainnya.”Rencana pemberlakuan ganjil-genap di dua Daerah Tujuan Wisata (DTW) Sanur dan Kuta pada hari sabtu, minggu dan hari libur serta hari libur fakultativ pemda adalah terlalu berlebihan, tidak ada urgensinya. Kalaupun ada kemacetan diantara jam-jam tertentu itu hal wajar,” ungkapnya.
Mudarta mengakui kebijakan kendaraan berplat ganjil genap bukanlah suatu kebijakan yang meringankan masyarakat justru semakin menambah stress masyarakat. Sehingga pihaknya berharap agar kebijkan tersebut ditinjau ulang, bahkan kalau bisa sedikit dilonggarkan, dan dipermudah sebagai upaya mendorong masyarakat membangun kembali perekonomiannya yang sudah terpuruk akibat.”Kondisi masyarakat sekarang ini sudah tidak punya apa-apa, mau kemana lagi. Pantai mungkin satu-satunya tempat dimana masyarakat bisa melepas penat, karena untuk ketempat-tempat khusus seperti mal rasanya sudah tidak mungkin, pantai itu ruang terbuka luas, sedikit kemungkinan akan terjadi penumpukan, asal prokes dijalankan dan aturan 3 M diterapkan. Jangan terlalu kejamlah sama masyarakat,” ujar Mudarta.
Menurutnya, apa yang disebut pemerintah sebagai upaya untuk mengendalikan dan menjaga fluktuasi kunjungan di dua DTW seperti Pantai Sanur dan Kuta tersebut justru lebih banyak memberatkan masyarakat, sehingga pihaknya meminta Pemerintah Bali berpikir secara realistis dalam membuat kebijakan, sedianya kebijakan dibuat agar ada manfaat bagi masyarakat.
“Kunjungan wisatawan belum juga ada kenaikan signifikan yang bisa menyebabkan kemacetan parah, ini kan masih masyarakat sekitar yang ingin berakhir pekan ke pantai, lain hal kalau kemacetan itu terjadi disentra bisnis. Ini malah nanti akan ada pos-pos penjagaan untuk pemeriksaan, ini yang justru akan menimbulkan kerumunan baru kalau sistim ganjil genap diterapkan,” pungkasnya politisi asal Gumi Makepung. DT
