BADUNG, OborDewata.com — Suasana rapat kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Badung bersama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) serta Dinas Kesehatan berlangsung penuh di Ruang Rapat Gosana II, Lantai 2 Kantor DPRD Badung, kemarin,(Selasa (4/11/2025).
Disela kesempatan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana, menyampaikan, bahwa pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan upaya memastikan program strategis benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Salah satu sorotan utama adalah nasib 394 guru yang hingga kini statusnya masih menggantung karena tidak lulus seleksi PPPK.
“Kami tidak ingin para guru ini dirumahkan begitu saja. Kami akan dorong konsultasi ke Kementerian Pendidikan agar ada kebijakan khusus. Kalau mengandalkan Dana BOS, jelas tidak cukup”, jelasnya.
Selain persoalan tenaga pendidik, Komisi IV juga menyoroti kondisi infrastruktur sekolah. Graha Wicaksana mengingatkan agar kejadian plafon sekolah roboh tidak terulang lagi.
“Sudah dirancang perbaikan 22 sekolah pada 2026, tapi masih ada 10 yang tertunda. Ini harus jadi perhatian serius,” katanya.
Selanjutnya disektor kesehatan, Komisi IV mendorong percepatan pembangunan Puskesmas baru di Pecatu dan Ungasan/Tuban, mengingat di wilayah Kuta Selatan saat ini baru terdapat satu Puskesmas.
“Pelayanan kesehatan harus menjangkau masyarakat hingga tingkat desa. Kami juga ingin Rumah Sakit Suwiti dan Giri Asih segera beroperasi penuh dengan layanan BPJS,” paparnya.
Kemudian Isu lain mencuat adalah keterbatasan mobil jenazah di Badung. Saat ini, pelayanan hanya tersedia di RS Mangusada, PMI, dan BPBD masing-masing hanya satu unit.
“Bayangkan, dalam sehari bisa ada dua atau lebih warga yang membutuhkan layanan antar jenazah. Ini kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi”, pungkasnya. mas/pril
