MANGUPURA, OborDewata.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa selaku Ketua Tim Penerapan Sistem Merit di Badung menandatangani berita acara Sistem Merit dengan Tim Penilai Penerapan Sistem Merit di Bali Lian Ifandi di Puspem Badung, Kamis (7/10). Sistem Merit menurut Pasal 1 UU No 5 tahun 2014 adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan dan umur. Turut hadir dari Tim Penerapan Sistem Merit diantaranya Martiyas Anggi Pamungkas, Susana Maria Tandika, Jasmine Amalia Assegaf, Sekretaris BKPSDM AA. Wirayasa, Sekretaris Bappeda I Ketut Wirawan serta perwakilan dari OPD terkait dilingkungan Pemkab Badung.
Sekda Adi Arnawa mengatakan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung memberikan apresiasi atas sinergitas dan kinerja Tim Penilai Penerapan Sistem Merit dalam mengevaluasi kinerja Pegawai di Pemerintah Kabupaten Badung. Pihaknya berharap apa yang diraih pemerintah Kabupaten Badung sekarang dengan predikat “Baik” dapat ditingkatkan di tahun yang akan datang dengan hasil yang lebih baik.
“Kami berharap apa yang telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Badung dengan predikat baik menjadi suatu pemicu dalam menjalankan tugas dan kinerjanya di tahun kedepan bahkan menjadi lebih baik,” imbuhnya.
Tim Penilai Penerapan Sistem Merit di Bali Lian Ifandi menyampaikan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi pemerintah Kabupaten Badung dimana Tim Penilai sudah melakukan asistensi Sistem Merit di Kabupaten Badung dan Badung mendapat predikat “Baik”. “Dan ini perlu disampaikan kepada pimpinan tim pemerintah Kabupaten Badung karena telah melakukan langkah-langkah konkrit dalam pelaksanaan sistem tersebut. Dimana hasil evaluasi di kabupaten Badung telah berjalan dengan baik.
Sementara itu Sekretaris BKPSDM AA Wirayasa melaporkan di Provinsi Bali, kabupaten/kota yang mendapat predikat baik itu baru Kabupaten Badung saja dan akan diserahkan secara resmi pada bulan November 2021.
“Pada penyerahan resmi tersebut baru akan bisa dipastikan berapa nilai yang diperoleh Kabupaten Badung, setelah melalui rapat pleno di pusat,” ujarnya.(DT).
