DENPASAR, OborDewata.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara menilai kinerja Industri Jasa Keuangan di Provinsi Bali posisi Maret 2023 tetap terjaga, tercermin dari fungsi intermediasi berjalan baik. Rilis penilaian OJK itu disampaikan Kepala Kantor Regional OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Kristrianti Puji Rahayu, di Denpasar, Senin (8/5/2023)
Dalam paparannya Kepala Kantor OJK Regional 8 Bali Nusra, Kristianti Puji Rahayu mengatakan, likuiditas dan permodalan perbankan berada pada level yang memadai, rasio Loan at Risk (LaR) terus mengalami penurunan. Adapun kecukupan modal BPR yang tercermin pada rasio CAR BPR terjaga di atas threshold. Stabilitas sektor jasa keuangan di Provinsi Bali mendukung indikator perekonomian Provinsi Bali yang menunjukkan pertumbuhan 6,04% yoy di triwulan I 2023, walaupun sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya, namun meningkat dibandingkan triwulan sama tahun 2022 yang tumbuh 1,48% yoy.
“Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali triwulan I 2023 lebih tinggi dibandingkan nasional yang sebesar 5,03% yoy dan menempati urutan tertinggi ke-6 secara nasional. Di sisi lain, inflasi posisi Maret 2023 Provinsi Bali yang diwakili oleh Kota Denpasar dan Singaraja sebesar 5,46% yoy menurun dibandingkan Februari 2023 yang sebesar 6,35% yoy, namun masih lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi nasional sebesar 4,97% yoy,” ujarnya.
Ditambahkan Puji, data sektor perbankan menunjukkan adanya pertumbuhan pada penyaluran kredit maupun penghimpunan DPK perbankan di Bali. Penyaluran kredit mencapai Rp99,62 triliun atau tumbuh 3,46% yoy lebih tinggi dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 2,85% yoy. Pertumbuhan kredit Maret 2023 juga lebih tinggi dibandingkan posisi Februari 2023 yang sebesar 3,13% yoy. Pertumbuhan kredit Bank Umum di Bali sebesar 3,42% yoy, sedangkan BPR mencapai 3,74% yoy.
Berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan kredit didorong oleh peningkatan kredit Modal Kerja dan Investasi. Berdasarkan sektornya, pertumbuhan kredit disumbangkan oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan.
“Peningkatan penyaluran kredit ini seiring dengan kebijakan pelonggaran aktifitas masyarakat dan meningkatnya aktifitas pariwisata serta pendukung pariwisata di Bali,” bebernya.
Sementara itu penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp146,38 Triliun atau tumbuh double digit yaitu 22,86% yoy tumbuh lebih tinggi dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,77% yoy. Namun, pertumbuhan DPK Maret 2023 sedikit lebih rendah dibandingkan posisi Februari 2023 yang tumbuh sebesar 23,58% yoy.
“Berdasarkan Kelompok Bank Modal Inti (KBMI), peningkatan DPK secara yoy didorong oleh kelompok bank pada KBMI 4. Disamping itu, berdasarkan jenisnya, peningkatan DPK ditopang oleh kenaikan Tabungan dan Giro,” ungkapnya.
Fungsi intermediasi posisi Maret 2023 sedikit turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya, tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) turun dari 68,68% menjadi 68,06%. Hal tersebut disebabkan pertumbuhan kredit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan DPK. Kondisi pandemi Covid-19 masih berdampak bagi perekonomian Bali dan memberikan scarring effect.
“Restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 di Bali (berdasarkan lokasi proyek) terus melandai dari Rp45,80 Triliun posisi Desember 2020 menjadi Rp28,90 Triliun atau turun sebesar 36,89% posisi Maret 2023 (Februari 2023: Rp29,96 Triliun),” jelas puji.
Berdasarkan sektor ekonomi, restrukturisasi kredit Covid-19 di Provinsi Bali didominasi oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (porsi 40,09%), sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (porsi 23,82%), dan sektor Rumah Tangga (porsi 15,22%). sathya
