Aspednak: Tidak Ada Alasan Menunda-nunda Pencabutan Status “Lockdown” Ternak Bali.

DENPASAR, OborDewata.com – Permasalahan hewan ternak dan dampak ekonomi yang dirugikan akibat virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) saat kini tampaknya tidak lagi menjadi perhatian utama pemerintah. Padahal dampak kerugian akibat virus PMK tersebut sangat besar, namun sikap yang ditunjukkan pemerintah masih “setengah hati”.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Daging dan Hewan Ternak (Aspednak) mengatakan, hingga saat ini lalu lintas pengiriman hewan ternak masih belum selancar sebelum PMK. Terutama hewan ternak dari dan ke Bali masih dikunci alias lockdown. Padahal, fakta di lapangan menunjukkan di Bali tidak ada lagi penambahan kasus baru PMK atau nol kasus. Tetapi kenapa Pemerintah tidak segera membuka lalu lintas ternak dari dan ke Bali.
“Awal Agustus lalu rombongan DPP Aspednak datang ke Bali untuk mendengar dan melihat langsung bagaimana susahnya para peternak dan pengusaha ternak di sana,” kata Isa.
Isa Anshori mengaku heran, Bali yang dinyatakan Satgas PMK Pusat termasuk 1 diantara 4 Provinsi yang sudah nol kasus, tetapi kenapa status lockdown tidak segera dicabut.
Menurut Isa, Pemprov Bali beserta jajaran dan juga para peternak telah berusaha keras memberantas PMK. “Hasilnya nyata, virus PMK berhasil ditekan dan bahkan sudah nol kasus,” tegas Isa.
DPP Aspednak juga telah melakukan pertemuan dengan Ketua Komisi II DPRD Krena Budi yang tujuannya juga mendorong agar Pemerintah mencabut status lockdown tersebut.
Bahkan Pemprov Bali juga telah mengeluarkan surat permohonan tertanggal 8 Agustus 2022, yang berisi penjelasan tentang kondisi ternak dan para peternak di Bali. Intinya untuk kesehatan ternak sudah bagus dan tidak ada lagi penambahan kasus baru PMK.
Oleh karenanya, Pemprov Bali meminta Pemerintah Pusat (Satgas PMK dan Kementerian Pertanian) segera mengambil kebijakan dengan mencabut status lockdown lalu lintas ternak dari danke Bali. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut dari Pemerintah Pusat atas surat dari Pemprov Bali.
Jika kondisi mengambang ini dibiarkan terus, jelas berdampak kerugian besar para peternak dan para pengusaha ternak, serta jelas berpengaruh pada Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) Bali dan nasional.
“Jangan lupa ya, Bali selain hidup dari sektor pariwisata juga dari besarnya populasi hewan ternak. Karena itu, ayolah pemerintah jangan setengah-setengah dalam pengambilan kebijakan,” harap Isa Anshori Ketua Umum Aspednak Indonesia. sathya