Banyak orang tua dan keluarga berharap anaknya kelak menjadi seorang sarjana. Bahkan seorang calon presiden saat kampanye Pemilu tahun 2024 mencanangkan program satu keluarga satu sarjana, bila calon terpilih sebagai presiden.
Begitu pentingnya sarjana dalam kehidupan keluarga Indonesia. Orang tua dan keluarga berharap Sarjana, dapat meningkatkan kehidupan keluarga baik dalam status ekonomi maupun sosial. Apakah harapan itu dapat memenuhi harapan. Saat membuka hasil Survei Keadaan Ketenagakerjaan yang dipublikasikan BPS dari hasil survei bulan Februari tahun 2026 teracatat di Tabel 14 tentang Perkembangan Penduduk berumur 15 tahun ke atas termasuk pengangguran menurut pendidikan tertinggi di tamatkan hasil survei ferbruari 2023-2026 tertera di halaman 27.
Dimana hal tersebut dalam tabel tercatat sarjana D4, S1, S2 dan S3 yang menganggur tahun 2023 sekitar 9,4% pada tahun 2026 naik menjadi 14%. Sedangkan Lulusan diploma (DI, II, III) tahun 2023 sekitar 2.4% pada tahun 2026 naik menjadi 2.5%. Membanding lulusan diploma dan lulusan sarjana tampak bahwa sarjana yang menganggur selama 5 tahun terakhir meningkat cukup berarti bila dibandingkan dengan lulusan diploma. Karena sarjana yang menganggur meningkat cukup berarti, tulisan ini fokus membahas sarjana yang menganggur.
Jumlah Perguruan Tinggi
Perguruan tinggi tempat mahasiswa belajar dan lulus jadi sarjana. Statistik Pendidikan Tinggi 2025 Kemdiktisaintek resmi dirilis pada 2026 perguruan tinggi terdaftar 2.840 yang berstatus universitas 900: negeri 63 dan swasta 837. Pergururan tinggi yang meluluskan sarjana adalah universitas, institut dan sekolah tinggi. Catatan bahwa jumlah angka 2.840 ini bukan seluruh perguruan tinggi Indonesia. Jumlah itu adalah perguruan tinggi dalam lingkup Kemdiktisaintek. Tidak termasuk perguruan tinggi keagamaan dan perguruan tinggi di bawah kementerian/lembaga. Angka total Perguruan Tinggi nasional jika semua kementerian/lembaga digabungkan jumlahnya lebih lebih besar.
Jumlah mahasiswa, lulus sarjana dan yang menganggur pada akhir tahun 2025 jumlah mahasiswa tercatat 9.241.945 mahasiswa di perguruan tinggi yang terdaftar diKemdiktisaintek. Di universitas jumlah mahasiswa 7.783.030 (84.,2%). Hanya 1.458.915 (15,8%) yang kuliah di institute, Sekolah Tinggi, akademi, akademi komunitas, dan politeknik. Mahasiswa yang kuliah di universitas pada tahun 2025 yang lulus sarjana tercatat 2.171.402 (27,8%) Jumlah yang tercatat menganggur pada bulan Februari tahun 2026 (BPS,2026:27) berjumlah 1.033.737 atau 47,6 % dari jumlah yang lulus sarjana.
BPS dalam tabel statistik makro belum mempublikasikan secara rinci angka pengangguran 1.033.737 menurut jurusan/bidang studi. Namun, dari analisis LPEM FEB Universitas Indonesia dengan menggunakan data Sakernas Agustus 2025 memberikan informasi mengenai bidang studi yang paling banyak menganggur. Menurut peringkat bidang studi sarjana yang menganggur: Manajemen 10,3%, Hukum 9,0%, Ekonomi 8,7% , Pendidikan7,1%, Akuntansi 5,1%, dan Informatika dan ilmu komputer 4,6%. Berikut ini beberapa catatan LPEM FEB UI sarjana sulit mendapat pekerjaan:
1.Sarjana bidang studi manajemen tercatat menganggur 10,3%. Tidak berarti lulusan Manajemen sulit mendapatkan pekerjaan. Salah satu penjelasan LPEMUI jumlah lulusan Manajemen cukup besar dibandingkan dengan bidang studi yang lain sehingga secara jumlah absolut banyak yang masuk pasar kerja dan sebagian menganggur. Ini justru salah satu temuan penting LPEM UI. Angka 10,3% berarti Manajemen menyumbang 10,3% dari kelompok penganggur S1 ke atas, bukan berarti 10,3% lulusan. Manajemen menganggur. Mengapa? Karena jumlah mahasiswa sarjana Manajemen memang jumlahnya besar karena hampir semua universitas membuka bidang studi manajemen.
2. Sarjana hukum tercatat menganggur 9,2% mempunyai pasar kerja yang lebih sempit dibanding jumlah lulusan yang dihasilkan universitas. Tidak semua lulusan dapat menjadi advokat, hakim, jaksa, notaris, legal officer, atau bekerja di instansi pemerintah. Masalahnya lihat adalah spesialisasi lulusan hukum belum mengikuti perubahan seperti jurusan ekonomi. Misalnya kebutuhan: corporate legal; compliance; legal risk; hukum digital; perlindungan data; fintech; hukum perdagangan internasional; legal technology Jadi, pengangguran lulusan hukum lebih tepat dibaca sebagai masalah jumlah yang lulus yang besar tetapi spesialisasi belum sesuai dengan permintaan pasar kerja.
3.Sarjana ekonomi tercatat menganggur 8,7%. Tetapi pekerjaan sarjana ekonomi tidak selalu membutuhkan gelar sarjana ekonomi. Perusahaan memang membutuhkan kemampuan ekonomi, tetapi posisi di pasar kerja yang tersedia sering diberi nama: business, analys financial, analyst data analyst, market analyst, business development, planning; research, risk management. Masalahnya, lulusan ekonomi bersaing dengan manajemen, akuntansi, statistik, matematika, teknik industri, dan bahkan informatika. Karena itu, lulusan ekonomi yang hanya menguasai teori ekonomi relatif kurang kompetitif dibanding lulusan yang mempunyai kombinasi spesiliasasi sesusi pekembangan pasar kerja
4. Sarjana Pendidikan tercatat menganggur 7,1%. Masalah sarjana pendidikan berbeda dengan bidang studi lain. Pengangguran lulusan pendidikan tidak otomatis berarti Indonesia kekurangan guru. Ada persoalan mismatch antara:jumlah lulusan → bidang mata pelajaran → lokasi → kebutuhan guru → status pekerjaan. Sebagai contoh, di satu daerah bisa kelebihan lulusan pendidikan Bahasa, tetapi kekurangan guru matematika. Kebijakan yang hanya memperbanyak program studi pendidikan tanpa memperhitungkan proyeksi kebutuhan guru 5–10 tahun ke depan berpotensi menghasilkan pengangguran pendidikan terdidik
5. Sarjana akuntansi tercatat 5.1%. Pekerjaan mengalami berubah justru akuntansi sebagai bidang yang akan kehilangan pasar kerja secara besar-besaran. Yang berubah adalah jenis keterampilannya. Pekerjaan akuntansi yang bersifat rutin semakin mudah dilakukan dengan: software accounting, ERP, otomatisasi, AI, cloud counting. Sebaliknya di pasar kerja berkembang kebutuhan:tax + audit + financial analysis + ERP + data analytics + forensic accounting + risk/compliance. Jadi lulusan akuntansi yang pengetahuan hanya kemampuan pembukuan dasar lebih rentan menganggur dibanding lulusan yang menguasai akuntansi teknologi.
6.Sarjana informatika/Ilmu Komputer tercatat menggur 4,6%. Indonesia membutuhkan tenaga digital, tetapi tidak berarti semua lulusan informatika otomatis terserap.Perusahaan sekarang semakin mencari sarjana yang mampu menghasilkan sesuatu, misalnya membuat aplikasi → mengelola cloud → menganalisis data → mengembangkan AI → menjaga cybersecurity. Sarjana informatika dengan skill praktis tinggi relatif mudah terserap. Tetapi sarjana informatika dengan skill praktis rendah →tetap berpotensi menganggur meskipun relatif kecil. Jadi bukan sekadar sarjana informatika/ilmu komputer.
Sarjana tehnik tidak tercatat dalam peringkat sarjana yang menganggur. Bukan berarti sarjana tehnik tidak ada yang menganggur.Tetapi sarjana teknik yang menganggur sangat rendah karena sarjana tehnik relatif mudah diserap pasar kerja karena struktur ekonomi Indonesia membutuhkan banyak tenaga sarjana tehnik, sebagai contoh pada tahun 2026 triwulan 1 sektor konstrusi tumbuh 5,49%. Sarjana tehnik berbeda dengan beberapa bidang studi lain yang menghasilkan lulusan jauh lebih banyak daripada posisi pekerjaan yang secara spesifik membutuhkan bidang tersebut. Permintaan tenaga sarjana tehnik tinggi. Industri membutuhkan sarjana tehnik sehingga cepat terserap di pasar kerja karena memiliki keterampilan spesifik.
Indonesia tidak kekurangan sarjana lulusan perguruan tinggi secara umum, tetapi bisa kekurangan sarjana dengan kompetensi dan keterampilan tertentu. Kompetensi atau keterampilan tenaga kerja/sarjana sesuai dengan kebutuhan pasar kerja Indonesia. Kompetensi atau keterampilan yang banyak dibutuhkan pasar kerja saat ini tercatat sebagai berikut;
1. Hard skills — kemampuan teknis sesuai bidang pekerjaan, misalnya teknik mesin, pemrograman, akuntansi, desain.
2. Soft skills — komunikasi, kerja sama, kepemimpinan, disiplin, pemecahan masalah.
3. Digital skills — penggunaan teknologi, data, AI, software, dan sistem digital.
4. Entrepreneurial skills — kemampuan melihat peluang, berinovasi, mengelola usaha dan risiko.
5. Green skills — keterampilan yang dibutuhkan dalam ekonomi hijau, energi terbarukan, efisiensi energi, dan lingkungan.
Kalau dikaitkan dengan pembahasan kita tentang sarjana yang mengangggur, persoalan utama bukan hanya jumlah sarjana, tetapi sarjana banyak yang belum memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja (skill mismatch).
Program Magang dan BLK
Upaya mengurangi pengangguran pemerintah melaksanakan kebijakan Program Pemagangan Nasional/Magang Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), program in dirancang untuk lulusan perguruan tinggi (fresh graduate) sarjana dengan masa magang 6 bulan. Dasar hukumnya adalah Permenaker No. 9 Tahun 2026. Program diarahkan untuk mengatasi persoalan lulusan perguruan tinggi yang memiliki ijazah tetapi belum memiliki pengalaman kerja dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja (industri). Para perserta magang harus sudah lulus seleksi sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah. Selama magang peserta mendapat fasilitas: uang saku setiap bulan, jaminan sosial ketenagakerjaan, pengalaman kerja selama 6 bulan, mentor profesional, sertifikat telah mengikuti magang, sertiffikat kompertensi, BNSP. Program Magang Nasional 2025–2026 telah melibatkan sekitar 102,6 ribu peserta, dari sekitar 370,5 ribu pendaftar (Kemenaker). Dibandingkan dengan angka penggurran sarjana 1,033.737 maka yang telah mengikuti program pemagangan tahun 2025-2026 sekitar 10%. Berarti belum dapat dikatakan bahwa Program Magang Nasional selama dua tahun telah menurunkan angka pengangguran nasional secara signifikan.
Untuk pengangguran sarjana, dampaknya lebih terlihat, tetapi juga perlu dibedakan antara mengurangi pengangguran dan menunda pengangguran selama masa magang. Data pemerintah yang cukup menarik adalah: dari 102.600 peserta Magang Nasional 2025-2026 , sekitar 30.000dilaporkan langsung diterima bekerja setelah menyelesaikan magang enam bulan. Berarti dari peserta magang benar-benar bekerja berarti kira-kira 30.00:102.600= 29,2%. Angka 29,2% merupakan dampak positif tetapi belum cukup berarti untuk mengurangi angka pengangguran sarjana jumlah setiap tahun meningkat.Apalagi untuk menurunkan angka pengangguran angakatan kerja total yang tercatat pada februari 2026 berjumlah 7.243.605.
Selain program magang pemerintah juga berusaha mengurangi sarjana menganggur dengan memberi keterampilan melalui Balai Latihan Keterampilan (BLK) yang di kelola oleh Menaker, pemerintah daerah, komunitas, lembaga dan swasta berjumlah 4.955. Menurut data yang tersedia pada tahun 2026 menargetkan sesuai dengan kapasitas BLK 70.000 peserta (satu data kemenaker) sarjana yang akan dilatih dengan tujuan keterampilan yang didapatkan diharapkan para sarjana menganggur lebih mendapatkan kerja. Target itu itu berarti hanya mampu melatih sekitar 6,7% dari jumlah sarjana yang menganggur dan itu belum tentu dapat pekerjaan. Hanya yang telah dilatih di BLK mendapat sertifikat telah mengikuti keterampilan pada bidang tertentu.
Masalahnya adalah lembaga pelatihan di Indonesia belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi untuk meningkat keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Ada beberapa persoalan: Kurikulum pelatihan tidak selalu mengikuti kebutuhan industri,
Dunia kerja berubah cepat, sedangkan program pelatihan sering lebih lambat berubah, Kualitas lembaga pelatihan sangat tidak merata.Ada lembaga yang memiliki instruktur dan peralatan modern, tetapi ada pula yang fasilitasnya terbatas.Hubungan lembaga pelatihan dengan industri belum kuat.
Idealnya industri ikut menentukan kompetensi yang dilatih, menyediakan instruktur, tempat praktik, bahkan merekrut lulusan. Pelatihan sering bersifat supply-driven, yaitu pemerintah atau lembaga menentukan jenis pelatihan yang tersedia, bukan berdasarkan demand-driven training, yaitu berdasarkan kebutuhan nyata perusahaan. Sertifikat belum selalu identik dengan kompetensi.
Seseorang bisa memiliki sertifikat pelatihan tetapi belum tentu memiliki keterampilan yang benar-benar dibutuhkan perusahaan.Pelatihan bagi lulusan perguruan tinggi masih kurang terintegrasi.
Lulusan S1 yang tidak langsung memperoleh pekerjaan seharusnya dapat masuk ke program reskilling atau upskilling selama 3–12 bulan untuk memperoleh keterampilan yang sedang dibutuhkan.
Mencermati sarjana yang menganggur yang dapat bekerja setelah mengikuti program magang sebesar 30% dan target yang mengikuti pelatihan di BLK 6,7% tahun 2026. Secara kasar, konribusi program magang dan pelatihan BLK hanya sekitar 35% dari sarjana yang menganggur.Apa yang dikerjakan para sarjana yang masih menganggur? Mereka meciptakan berbagai peluang kerja sendiri di disektor informal dan pekerja prekaria/Gig sepert ojol, grab, bisnis online, kurir, dll. Sebagian pekerjaan informal karena keterbatasan data maka untuk analisis kebijakan dibuat skenario bekerja di sektor informal sekitar 258.434, pekerja prekariat/Gig 55.00, pekerja bebas digital 77.530. Berarti sekitar 491.000 (47.5%) sarjana menganggur itu disebut over mismatch karena pekerjaan mereka tidak sesuai dengan pendidikan mereka. Dari sudut pandang teori sumber daya manusia itu pemborosan karena apa yang dikerjakan tidak setara dengan investasi yang dikeluarkan orang tua.
Penutup dan Kebijakan yang Dibutuhkan
Uraian diatas memberikan gambaran bahwa sarjana yang menganggur umumnya pengetahuan bersifat umum kurang memiliki keterampilan khusus (spesialisasi) yang sesuai dengan teknologi yang dibutuhkan pasar kerja. Program magang dan Balai Latihan Keterampilan (BLK) belum dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk menurunkan jumlah sarjana menganggur yang cenderung meningkat setiap tahun. Mempertimbangkan kecenderungan sarjana yang menganggur terus meningkat setiap tahun sedang kan program magang dan pelatihan BLK belum dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam mengurangi pengangguran sarjana. Agar dapat mengurangi sarjana menganggur maka dibutuhkan kebijakan untuk mengembangkan pusat pelatihan keterampilan dengan fasilitas teknologi dan kapasitas peserta yang memadai dan program pelatihan sesuai dengan perkembangan teknologi yang dibutuhkan pasar kerja di daerah-daerah.
Justru saat ini pemerintah merencakan mendirikan 10 Universitas Republik Indonesia (URI) di daerah-daerah. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan melahirkan pemimpin di sektor publik yang lulusannya diharapkan akan menjadi elit dalam pemerintahan. Rencana itu baru di atas kertas meski sudah ada Gubernur dan wakil URI yang tetapkan tetapi belum ada implementasi. (*)
Oleh: Tadjuddin Nur Effendi
