JEMBRANA, OborDewata.com – Pemerintah Indonesia resmi memulai Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) sebagai langkah strategis mempercepat transisi energi sekaligus memperkuat kemandirian dan swasembada energi nasional. Peluncuran program tersebut ditandai dengan groundbreaking sejumlah proyek PLTS di Gilimanuk, Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan, pengembangan energi surya menjadi bagian penting dari upaya Indonesia memenuhi kebutuhan energi dengan mengandalkan potensi sumber daya dalam negeri. Menurutnya, pemanfaatan energi terbarukan secara masif juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
“Dengan Program PLTS 100 GW, kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri,” ujar Prabowo saat peluncuran.
Pada tahap awal, pemerintah mengembangkan 14 proyek PLTS dengan total kapasitas mencapai 5.300 megawatt peak (MWp) di sejumlah wilayah Indonesia. Salah satu proyek tersebut berada di Gilimanuk yang sekaligus menjadi lokasi peluncuran program nasional. Sementara itu, PLTS Pulau Rengit di Bangka Belitung telah selesai dibangun dan mulai beroperasi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut Program PLTS 100 GWp merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk mencari terobosan dalam mempercepat kedaulatan energi nasional.
Pengembangan energi surya, kata Bahlil, akan dilakukan melalui berbagai skema sesuai potensi dan kebutuhan daerah. Skema tersebut meliputi PLTS skala besar, PLTS terapung, PLTS atap, PLTS untuk wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), hingga pemanfaatan PLTS untuk kawasan industri dan kegiatan produktif.
Program tersebut dirancang melalui delapan skenario utama. Di antaranya eliminasi PLTU sebesar 12,48 GWp, PLTS skala besar dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sebesar 30,97 GWp, PLTS terapung 10,72 GWp, PLTS atap 9,35 GWp, serta PLTS 3T sebesar 0,50 GWp.
Selain itu, pemerintah menargetkan PLTS off-grid untuk kegiatan produktif sebesar 4,36 GWp, PLTS nonatap di kawasan industri 7,49 GWp, serta penciptaan permintaan energi melalui hilirisasi, kendaraan listrik, kompor induksi dan kebutuhan lainnya sebesar 24,13 GWp.
Bahlil memperkirakan implementasi keseluruhan program tersebut mampu menekan emisi hingga sekitar 140 juta ton CO2 per tahun. Pengurangan emisi tersebut juga berpotensi menghasilkan nilai ekonomi karbon sekitar Rp6,31 triliun.
Dari sisi ekonomi, Program PLTS 100 GWp diproyeksikan membutuhkan investasi sekitar 71,3 miliar dolar AS atau setara Rp1.140 triliun. Program ini juga berpotensi menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja, terdiri atas sekitar 3,465 juta tenaga kerja konstruksi dan 2,053 juta tenaga kerja manufaktur.
Pemerintah juga memperkirakan pengembangan proyek-proyek tersebut dapat meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak sekaligus mengurangi beban subsidi energi. Potensi efisiensi subsidi diperkirakan mencapai Rp73,9 triliun per tahun.
Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menegaskan PLN siap mendukung percepatan Program PLTS 100 GWp. Dukungan tersebut mencakup kesiapan sistem kelistrikan, pembangunan infrastruktur pendukung, serta integrasi pembangkit energi surya ke dalam sistem kelistrikan nasional.
Menurut Darmawan, keberhasilan program tersebut membutuhkan kerja sama lintas sektor antara pemerintah, PLN, pelaku usaha, industri dan masyarakat.
“PLN siap melaksanakan penugasan Bapak Presiden untuk mempercepat pengembangan PLTS 100 GWp. Sebagai bagian dari ekosistem kelistrikan nasional, PLN akan all out agar pengembangan energi surya dapat terintegrasi dengan sistem kelistrikan secara andal, aman dan berkelanjutan,” kata Darmawan.
Khusus Bali yang menjadi lokasi peluncuran program, PLN bersama Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan pengembangan lima klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1.000 MWp. Pengembangan tersebut akan diperkuat Battery Energy Storage System (BESS) berkapasitas 3.300 MWh.
Dari total kapasitas tersebut, sekitar 300 MWp akan dikembangkan di Klaster Gilimanuk. Pengembangan ini dinilai menjadi langkah penting dalam membangun ekosistem energi bersih di Bali yang merupakan salah satu destinasi pariwisata utama Indonesia.
Darmawan menilai transformasi energi tidak semata-mata berkaitan dengan peralihan dari energi fosil menuju energi yang lebih bersih. Ketersediaan listrik yang andal juga menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penggerak perekonomian dan penciptaan lapangan kerja.
“Listrik merupakan fondasi untuk mempercepat pemerataan pembangunan, menggerakkan roda perekonomian, menciptakan lapangan kerja, serta membantu mengentaskan kemiskinan. PLN siap menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju kemandirian dan swasembada energi,” pungkasnya. (rls/tim)
