BALI, Obordewata.com – Pertamina Patra Niaga sebagai salah satu badan usaha, yang menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax series, memastikan penetapan harga Pertamax series pada tanggal 10 Juni 2026, sudah mengacu pada mekanisme harga pasar sesuai formula yang telah ditetapkan pemerintah.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan penjelasan penetapan dan penyesuaian harga BBM non subsidi ini sejalan dengan informasi yang telah disampaikan pemerintah, bahwa Pertamax series merupakan BBM non subsidi yang harga jualnya mengikuti perkembangan parameter pasar sesuai formula yang berlaku.
Sementara itu, BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar pemerintah tetapkan tidak ada perubahan. “BBM non subsidi seperti Pertamax series merupakan produk yang harga jualnya sesuai dengan perkembangan kondisi pasar dan faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi biaya pengadaan energi,” ujar Roberth.
Lebih lanjut, Roberth menjelaskan bahwa secara normal evaluasi harga BBM non subsidi secara berkala.“Pada prinsipnya, harga BBM non-subsidi evaluasi secara berkala setiap bulan sesuai perkembangan parameter keekonomian. Namun demikian, implementasinya tetap memperhatikan kebijakan yang pemerintah tetapkan,” tambahnya.
Di tengah kondisi dan dinamika global, di mana harga minyak dunia beranjak naik dampak kondisi geopolitik, Pemerintah senantiasa menjaga harga BBM non subsidi jenis Pertamax series selalu stabil dengan tidak mengalami kenaikan.
Penyesuaian harga yang pada bulan Juni untuk BBM jenis Pertamax, mempertimbangkan fluktuasi harga pasar internasional, dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat di dalam negeri.
Penyesuaian harga Pertamax saat ini adalah 50% dari selisih harga pasar, dan jika dengan harga BBM sejenis di negara-negara tetangga Asean tetap lebih kompetitif agar menjaga daya beli dan perekonomian.
Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen menjalankan penugasan pemerintah, sekaligus menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat.
“Kami mengajak masyarakat untuk memperoleh informasi dari kanal resmi pemerintah dan Pertamina yaitu Pertamina Customer Solution 135 agar mendapatkan informasi yang utuh dan akurat,” tutup Roberth. (*)
