MANGUPURA, OborDewata.com – Menghadapi perkembangan pariwisata Badung yang sangat pesat, sehingga kemajuan tersebut sudah sangat jelas membutuhkan pendukung infrastruktur yang memadai. Maka dari itu Ketua Komisi II DPRD Badung, I Made Sada sangat mendukung Pemkab Badung dalam melakukan pemijaman senilai Rp3 Triliun, demi memajukan pariwisata dan memberikan kenyamanan terhadap wisatawan di Kabupaten Badung.
“Infrastruktur jalan ini tidak bisa ditunda. Kemacetan di Badung sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat dan melemahkan daya saing pariwisata kita. Pembangunan jalan baru dari Kuta Selatan sampai ke Puspem sangat diperlukan dan harus dipercepat,” ujarnya Made Sada yang juga menjabat Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Bali ini, pada Kamis (12/6/2025).
Sada menambhkan, sejatinya dirinya mengapresiasi rencana pembangunan infrastruktur jalan baru yang digagas oleh Pemkab Badung, yang akan menghubungkan kawasan Kuta Selatan, Canggu, Berawa, hingga ke pusat pemerintahan (Puspem) Badung. Jalur strategis ini dinilai vital sebagai solusi awal membuka sumbatan lalu lintas yang selama ini dikeluhkan oleh wisatawan dan pelaku usaha.
Ia menyatakan setuju dengan langkah Pemkab Badung yang berencana meminjam dana dari Bank BPD Bali untuk mendanai proyek tersebut. Sebagai daerah pemegang saham terbesar di bank tersebut, Badung memiliki posisi strategis dan bisa melunasi pinjaman tersebut melalui dividen yang diterima tiap tahunnya. “Saya sangat mendukung Pemkab meminjam dana dari BPD Bali, apalagi Badung pemilik saham terbesar. Sangat masuk akal jika pelunasan dilakukan dari dividen, karena pada akhirnya dana itu kembali juga untuk kepentingan masyarakat Badung,” jelasnya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa angka pinjaman Rp3 triliun tidak akan cukup untuk menyelesaikan persoalan kemacetan secara menyeluruh. Ia mengkritisi anggapan sebagian pihak yang seolah menganggap bahwa semua masalah dapat dituntaskan hanya dengan nominal tersebut.
“Jangan sampai muncul wacana negatif bahwa Rp3 triliun itu cukup. Faktanya, membangun badan jalan saja sudah memerlukan biaya besar. Kita harus realistis, penanganan kemacetan butuh pendekatan menyeluruh dan dana yang jauh lebih besar,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat dari Partai Demokrat asal Desa Legian di DPRD Badung, ia mendorong agar Pemkab Badung membuka ruang investasi bagi swasta, khususnya di sektor infrastruktur jalan. Menurutnya, jika dikelola dengan baik dan transparan, partisipasi investor akan sangat membantu mempercepat pembangunan dan mengurangi beban APBD.
“Kita tidak bisa berharap hanya pada dana pinjaman. Harus ada sinergi dengan investor. Pemkab harus mampu memberikan jaminan kepastian bahwa dana mereka digunakan sesuai peruntukannya. Investor tidak boleh ragu jika dananya dikelola untuk proyek jalan yang jelas dan bermanfaat besar,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badung yang mencapai sekitar Rp8 triliun per tahun, seharusnya bisa disisihkan Rp500 miliar per tahun untuk mengembalikan pinjaman sekaligus menjadi daya tarik bagi investor. “Dengan PAD sebesar itu, sangat memungkinkan mengalokasikan Rp500 miliar untuk pengembalian pinjaman dan pembangunan. Tapi tetap saja, jika kita bicara ideal, seharusnya Badung bisa meminjam antara Rp7 hingga Rp10 triliun untuk pembangunan jalan secara menyeluruh,” tegasnya lagi.
Ketua Komisi II itu juga mengingatkan bahwa kemacetan bukan hanya soal jalan yang sempit, tapi juga menyangkut manajemen lalu lintas, transportasi publik, dan tata ruang yang terintegrasi. Maka, penyelesaian kemacetan harus dilakukan secara kolaboratif dan bukan setengah-setengah.
“Kalau kita tidak segera ambil tindakan besar, maka persoalan ini akan terus berlarut-larut. Ini soal keberlanjutan pariwisata dan kualitas hidup masyarakat Badung. Sudah saatnya Pemkab Badung bergerak cepat dan berani mengambil keputusan besar,” pungkasnya. ma/tra/sathya
