DENPASAR, OborDewata.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali bersama Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali pada 20 Desember 2024.
Kegiatan yang mengangkat tema ‘Sinergi Menjaga Stabilitas Ekonomi Melalui Pengendalian Inflasi dan Percepatan Digitalisasi Keuangan Daerah Menuju Bali Hijau, Tangguh, dan Sejahtera Mendukung Indonesia Maju’ ini merupakan wadah koordinasi antar instansi dan stakeholder daerah untuk berkoordinasi dalam pengendalian inflasi di Provinsi Bali.
Penyelenggaraan HLM TPID dipimpin langsung Pj. Gubernur Bali yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB) Provinsi Bali, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Direktur Utama PT BPD Bali, Pimpinan Wilayah Bulog Kantor Wilayah Bali, Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Bali, serta perangkat daerah terkait yang tergabung dalam TPID.
HLM TPID dilaksanakan dalam rangka membahas strategi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2024 dan tahun baru 2025 (Nataru). Berdasarkan data inflasi November 2024, Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 0,50% (mtm), sementara itu secara tahunan inflasi Provinsi Bali sebesar 2,50 persen (yoy) sesuai dengan target inflasi nasional.
“Terdapat tren inflasi yang terjadi pada bulan Desember selama tujuh tahun terakhir,” kata, Plt. Kepala BPS Provinsi Bali, Kadek Agus Wirawan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengutarakan bahwa momen HBKN Natal dan perayaan tahun baru 2025 dapat memicu terjadinya inflasi pada beberapa komoditas strategis.
“Inflasi dapat terjadi dipengaruhi banyaknya wisatawan yang akan berkunjung ke Provinsi Bali, di tengah cuaca saat ini sedang kurang baik. Cuaca yang kurang baik dapat menyebabkan potensi terganggunya ketersediaan komoditas strategis, terutama yang menjadi komoditas penyumbang inflasi seperti bawang merah, tomat, daging ayam ras, dan minyak goreng,” kata, Dewa Indra.
Masyarakat pun diharapkan dapat bijak dalam berbelanja dengan menerapkan pola konsumsi yang baik dan tidak berlebihan. Selanjutnya dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali mengajak seluruh Kepala Daerah dan perangkat daerah melakukan langkah preventif untuk melakukan pengendalian inflasi jelang momen Natal dan tahun baru 2025.
“Bersama-sama kita perlu memastikan ketersediaan pasokan terutama untuk komoditas-komoditas pemicu inflasi, memastikan distribusi lancar sehingga harga-harga dapat tetap stabil dan terjaga, serta memaksimalkan peran perumda pangan untuk menjadi offtaker,” imbuhnya.
Disamping itu, pada kesempatan tersebut Pimpinan Wilayah Bulog Kantor Wilayah Bali, Muhammad Anwar, dan seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Bali juga menyampaikan bahwa persediaan komoditas pangan di masing-masing daerah aman jelang Nataru.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menyampaikan perekonomian Bali tetap tumbuh kuat dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 pada rentang 5,1-5,9% (yoy), diikuti dengan inflasi yang terkendali.
“Bank Indonesia terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan moneter yang pro-growth, disertai dengan upaya pengendalian inflasi dan stabilisasi harga”, ucap Erwin.
Lebih lanjut Erwin menyampaikan 5 (lima) strategi dalam upaya pengendalian inflasi jangka menengah panjang yaitu dari sisi regulasi diperlukan (1) penguatan regulasi dan pengawasan peraturan daerah pelindungan lahan pangan berkelanjutan dan pertanian organik dan (2) perluasan payung hukum optimalisasi produk lokal oleh horeka. Pada sisi teknologi dan kelembagaan, diperlukan (3) kemudahan akses teknologi untuk petani seperti smart farming, optimalisasi Rice Milling Unit (RMU) dan hilirisasi pangan, serta (4) on boarding pemasaran produk tani/ternak/ikan dan mendukung kerja sama petani dan penguatan perumda sebagai offtaker. Terakhir tentunya (5) sinergi penguatan ekosistem hulu-hilir dan pembiayaan ketahanan pangan dengan bumdes, Jamkrida, dan perbankan untuk perluasan kerja sama antar daerah. Aspek sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan juga perlu diperkuat untuk inovasi yang berkelanjutan, seperti melalui pelaksanaan HLM.
Pada kesempatan tersebut diserahkan pula bantuan sarana dan prasarana pendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat kepada Kelompok UMKM Desa Jatiluwih Tabanan, Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) Renon Mandiri Denpasar, Kelompok Tani Petani Muda Keren dari Buleleng. Bantuan ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam upaya pengendalian inflasi dan memperkuat ketahanan pangan di Provinsi Bali.
Program ini tidak hanya bertujuan untuk mendukung produktivitas pertanian, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan sektor pangan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. TPID se-Provinsi Bali akan senantiasa bersinergi dan berkolaborasi dalam menjaga kestabilan harga di Provinsi Bali dan memastikan inflasi Bali sesuai sasaran target tahun 2024 yaitu 2,5% ± 1%. tim/dx
