DENPASAR, OborDewata.com – Siapa sangka, bus Trans Metro Dewata alias TMD akan usai beroperasi di Bali. Padahal bus TMD sangat bermanfaat bagi warga Bali, khususnya yang tidak punya kendaraan.
Drama dan polemik menghiasai keputusan berakhirnya TMD ini beroperasi. Ada tarik menarik dalam urusan pembiayaan TMD ini, yang jumlahnya miliaran.
Pusat ingin menyerahkan ke daerah, tapi daerah menunggu keputusan dari pusat. Pokoknya kesannya tidak ada yang mau ambil tanggung jawab.
Hal ini kemudian kontradiktif dengan impian Bali, yang ingin memecah kemacetan yang kian parah. Lihat saja Canggu, kendaraan dempet dan nyaris tidak bergerak saat ini.
Padahal transportasi umum menjadi salah satu peretas kemacetan, hanya saja alasan bus TMD ini sering sepi kemudian jadi dalih pembenaran untuk memberhentikannya.
Padahal seharusnya evaluasi juga terjadi, mengapa masyarakat masih minim naik bus?
Kartika, salah satu warga Gianyar, mengatakan bahwa yang membuat ia tidak terlalu suka naik TMD karena lama datang ke halte, sehingga membuatnya terkadang telat sampai tujuan.
Walau demikian, Kartika mengaku sangat terbantu dengan adanya bus TMD ini, jika kendaraan tidak ada kendaraan di rumah. Karena motornya tidak hanya dia yang menggunakannya.
Kartika pun kaget mendengar, bus TMD resmi berhenti operasional per 1 Januari 2025. Kini 105 bus TMD terparkir di Terminal Ubung Denpasar.
Sejumlah elemen pun, menginginkan bus TMD kembali beroperasi menggelar Gerakan Sosial Kembalikan Operasional Layanan TMD di Bali di Terminal Ubung, kemarin.
Dalam aksi tersebut hadir sejumlah elemen, dari Organda, perwakilan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bali, peneliti transportasi publik, pengguna, hingga staf TMD. Mereka meminta agar TMD kembali bisa beroperasi karena sangat membantu.
Selain aksi, juga petisi di situs change.org yang hingga kemarin siang sudah tertandatangani 11.746 orang. Petisi ini oleh pengguna TMD, Dyah Rooslina yang telah memanfaatkan bus ini sejak 2022 lalu.
Ia membuat petisi ini pada 29 Desember 2024 saat mengetahui informasi dari media jika operasional TMD akan berakhir. “Tanggal 1 kemarin paling banyak yang mengisi, sampai 6 ribu orang. Karena mereka banyak yang kecewa tiba-tiba saja berhenti operasionalnya,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Bali terpilih, Wayan Koster mengatakan telah mendengarkan informasi mengenai berhentinya operasional bus TMD. Kata Koster, setelah pelantikan pihaknya akan mencoba menghidupkan TMD kembali.
Koster resmi pelantikan sebagai Gubernur Bali terpilih 2025-2030 pada 7 Februari 2025. “Kemungkinan ada kendala pada anggaran, sehingga tidak lanjut oleh Kementerian Perhubungan,” kata Koster, Rabu (1/1/2025).
Menurut Koster, sesungguhnya keberadaan sarana transportasi TMD sudah mulai membantu masyarakat.
“Masyarakat juga membutuhkan pelayanan transportasi publik untuk mengurangi kendaraan pribadi. Karena ini tidak berlanjut dari Kementerian, sekarang saya belum menjabat jadi belum bisa mengadakan rapat koordinasi dengan pihak terkait,” jelas Koster.
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bali, I Made Rai Ridharta menyebutkan, sejak awal beroperasinya TMD hingga kini sudah banyak masyarakat yang ketergantungan dengan transportasi publik ini.
Apalagi saat awal beroperasi, sangat jarang yang menumpang, namun kini sudah mencapai 5.000 orang per hari. Akan tetapi, dengan berhentinya operasional bus ini, maka semua penumpang yang sudah setia tersebut tercerai berai.
“Sangat berat mengumpulkan mereka kembali, apalagi untuk mengajak menggunakan naik transportasi publik, itu berat,” paparnya Kamis (2/1/2025).
Rai Ridharta berharap agar tak ada biaya penyewaan oleh Pemkot Denpasar. “Kami berharap Pemkot Denpasar ikut memberikan kontribusi dengan kondisi ini dengan tidak mengenakan biaya sewa di Terminal Ubung,” paparnya.
Selain itu, selama ini bus ini beroperasi di wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita), maka ia berharap agar 4 Pemda dan Pemprov Bali patungan agar bus ini bisa beroperasi kembali.
“Anggarannya Rp 80 miliar terbagi 5, atau Badung plus lagi berapa miliar karena PAD (Pendapatan Asli Daerah)-nya besar. Tetapi ini khan harus ada kemauan dulu. Mudah-mudahan antara uang dan kemauan ini bisa Bersatu,” paparnya.
Seluruh staf dan sopir Trans Metro Dewata (TMD) tetap menerima gaji di Januari 2025. Di mana manajemen TMD memutuskan untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada staf dengan alasan menjadi tulang punggung keluarga.
Ketua Organda Bali yang juga Direktur PT Satria Trans Jaya (operator bus Trans Metro Dewata), Ketut Edi Dharmaputra mengatakan hal ini. Ia mengatakan, selama ini operasional bus tersebut pembiayaan pemerintah pusat melalui APBN.
Dan sudah ada nota kesepakatan dari Dirjen Perhubungan Darat dengan Provinsi Bali pada 6 Desember 2019 dan berakhir tahun 2024. Isi nota kesepakatan tersebut, setelah 5 tahun tepatnya tahun 2025 pengelolaan bus tersebut teralihkan ke pemerintah daerah.
“Ternyata terjadi miskomunikasi, semestinya Pemda harus sudah siap. Di sini, pemerintah daerah baru menyiapkan per Juli 2025 untuk satu koridor saja,” kata Edi Dharmaputra di Terminal Ubung di sela-sela acara Gerakan Sosial Kembalikan Operasional Layanan TMD di Bali. sha/dx
