DENPASAR, OborDewata.com — Sekretaris Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Bali, Anak Agung Gede Agung Aryawan, ST, meminta Pemerintah Provinsi Bali menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang lebih tinggi, bahkan setara dengan UMP DKI Jakarta. Ia menilai kebutuhan hidup masyarakat Bali jauh lebih besar karena karakter Bali sebagai daerah pariwisata berbasis budaya.
Dalam pelestarian adat budaya harus serius, tidak boleh hanya sekedar wacana dan ngomong disana sini saja. Sebab, mempertahankan budaya di Bali masyarakatnya harus disejahterakan dulu, salah satunya dengan UMP setara Jakarta, untuk pergerakan ekonomi.
Dalam pernyataannya, Aryawan menjelaskan bahwa mahalnya berbagai kebutuhan masyarakat mulai dari bahan pokok hingga sarana upacara adat menjadi beban besar bagi warga lokal. “Sebagian besar barang di pasaran mengikuti harga internasional, termasuk buah, daging, hingga janur yang banyak didatangkan dari luar Bali,” ujarnya.
Lahan Pertanian Menyusut, Harga Sarana Adat Melonjak. Menurutnya, menyusutnya lahan pertanian akibat alih fungsi menjadi akomodasi wisata menyebabkan Bali semakin bergantung pada pasokan luar daerah. Kondisi ini membuat harga janur, bumbu, buah, dan bahan upacara lainnya meningkat signifikan.
Aryawan menilai tingginya biaya pelaksanaan adat dan budaya tidak sebanding dengan upah minimum yang berlaku saat ini. Ia bahkan menyinggung adanya korelasi antara tekanan ekonomi dengan meningkatnya kasus bunuh diri, meski hal tersebut memerlukan kajian lebih lanjut dari pihak berwenang.
Soroti Perbandingan Industri Hotel di Bali dan Luar Negeri. Dalam pernyataannya, Aryawan juga mengkritisi perbedaan upah antara karyawan hotel di Bali dan Singapura, meski menurutnya harga kamar yang ditawarkan hotel jaringan internasional sering kali setara. “Lucu dan tidak masuk akal jika harga kamar sama, tetapi upah karyawannya jauh berbeda,” katanya.
Ia menilai pemerintah daerah mulai dari gubernur, bupati, hingga walikota seharusnya lebih berpihak kepada para pekerja sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung industri Bali.
Tuntutan UMP Bali Jadi Tertinggi di Indonesia. Aryawan menegaskan, bahwa jika pemerintah daerah konsisten dengan klaim pertumbuhan ekonomi tinggi dan upaya pengendalian inflasi, maka seharusnya UMP Bali dapat menjadi yang tertinggi di Indonesia.
Ia mencontohkan Kabupaten Badung yang dikenal sebagai daerah dengan pendapatan asli daerah besar. Menurutnya, bantuan sosial seperti uang hari raya sebesar Rp2 juta tidak menjawab kebutuhan struktural pekerja, yang menurutnya membutuhkan upah minimum lebih besar. “Slogan Badung sebagai Gumi Sugih harusnya diikuti dengan upah yang layak. Idealnya Rp5,6 juta per bulan, bukan hanya sekitar Rp3,5 juta,” ujarnya.
Dorongan Naikkan UMP dengan Formula Batas Atas. Aryawan mendorong, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Bali menggunakan perhitungan batas atas yang memasukkan pertumbuhan ekonomi serta inflasi tertinggi sebagai dasar penetapan UMP maupun UMK.
Ia juga menyoroti bahwa berbagai program pelestarian adat dan budaya pernah diimbau oleh pemerintah daerah, namun belum diimbangi dengan penyesuaian penghasilan masyarakat. “Biaya les tari, pakaian endek, hingga berbagai kegiatan adat seperti wana kerthi dan danu kerthi harus masuk dalam komponen kebutuhan hidup masyarakat Bali,” tegasnya. tra/dx/sathya
