BADUNG, OborDewata.com – Sorotan Presiden Prabowo Subianto terhadap persoalan sampah di kawasan wisata nasional, khususnya Pantai Kuta, menjadi pengingat keras bahwa persoalan lingkungan di Bali, terutama di jantung pariwisata, belum sepenuhnya tertangani secara tuntas. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Badung, I Made Sada, menilai perhatian langsung Presiden tersebut harus dimaknai sebagai momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh, bukan sekadar respons sesaat di lapangan.
Menurut Made Sada, persoalan sampah di Pantai Kuta bukan isu baru dan tidak bisa dilihat secara parsial. Masalah ini telah berlangsung bertahun-tahun, bersifat musiman, dan berulang setiap kali angin barat datang. Karena itu, penanganannya membutuhkan pendekatan terintegrasi dari hulu ke hilir, melibatkan lintas sektor dan lintas wilayah.
“Sorotan Presiden ini harus kita maknai sebagai alarm. Artinya, masalah sampah di kawasan strategis pariwisata seperti Kuta sudah menjadi perhatian nasional. Ini tidak boleh dijawab dengan langkah reaktif saja, tetapi harus dengan kebijakan yang terstruktur dan berkelanjutan,” kata I Made Sada alias Dego saat dihubungi Rabu (4/2/2026).
Ia menjelaskan, Pantai Kuta berada di wilayah hilir yang menerima limpahan sampah kiriman dari berbagai daerah, terutama melalui aliran sungai dan arus laut. Kondisi geografis ini membuat upaya pembersihan di kawasan pantai saja tidak akan pernah cukup jika tidak dibarengi pengendalian sampah dari sumbernya.
“Kalau kita hanya fokus membersihkan di pantai, persoalan ini tidak akan pernah selesai. Sampah akan terus datang. Artinya, penanganan harus dimulai dari hulu, dari sungai, dari tata kelola sampah di desa-desa, hingga perilaku masyarakat,” tegas politisi Partai Demokrat yang membidangi urusan pariwisata tersebut.
Made Sada mengakui, Pemerintah Kabupaten Badung selama ini telah melakukan berbagai upaya konkret, mulai dari pembersihan rutin, pengerahan personel, penggunaan alat berat, hingga melibatkan TNI, Polri, dan relawan. Namun, besarnya volume sampah musiman membuat upaya tersebut sering kali terlihat belum optimal di mata publik.
“Saya melihat langsung di lapangan, petugas bekerja dari pagi sampai sore, bahkan malam. Tapi karena sampahnya datang terus-menerus, seolah-olah tidak pernah selesai. Ini bukan soal kinerja petugas, tapi soal sistem penanganan yang memang harus diperbaiki,” ujarnya.
Sampah kiriman yang datang ke Pantai Kuta pada musim tertentu didominasi oleh kayu, ranting pohon, bambu, serta sampah plastik. Selain mengganggu estetika pantai, kondisi ini juga berdampak langsung terhadap kenyamanan wisatawan dan citra pariwisata Bali di mata dunia.
Sebagai daerah yang menggantungkan sebagian besar perekonomiannya pada sektor pariwisata, Badung, kata I Made Sada, tidak boleh abai terhadap isu lingkungan. Menurutnya, kualitas lingkungan adalah fondasi utama pariwisata Bali. Jika persoalan sampah terus berulang tanpa solusi jangka panjang, maka kepercayaan wisatawan bisa tergerus.
“Pariwisata Bali tidak hanya soal hotel dan atraksi budaya, tapi juga soal kebersihan dan kelestarian lingkungan. Sampah di pantai adalah wajah Bali di mata dunia. Kalau wajah ini terus tercoreng, dampaknya bisa panjang,” kata tokoh masyarakat Legian ini.
Ia mendorong agar penanganan sampah di kawasan Kuta dan sekitarnya ditempatkan sebagai agenda strategis lintas OPD, bukan hanya menjadi urusan Dinas Lingkungan Hidup. Diperlukan keterlibatan dinas teknis lain, pelaku pariwisata, desa adat, desa dinas, hingga sektor swasta.
Menurut Made Sada, desa adat memiliki peran penting dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terkait pengelolaan sampah. Awig-awig dan pararem desa adat bisa menjadi instrumen sosial yang efektif untuk menekan perilaku membuang sampah sembarangan.
“Pendekatan budaya ini penting. Bali punya kekuatan sosial dan adat yang luar biasa. Kalau ini dioptimalkan, kesadaran masyarakat akan jauh lebih kuat dibandingkan hanya mengandalkan sanksi administratif,” ujar Sekretaris DPD Partai Demokrat Bali itu.
Selain pendekatan sosial dan budaya, ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sampah. Ia mendorong Pemkab Badung untuk menggandeng perguruan tinggi dan lembaga riset dalam mencari solusi inovatif, baik untuk pengolahan sampah organik, pengendalian sampah kiriman, maupun pengurangan sampah plastik.
“Perguruan tinggi punya sumber daya intelektual yang besar. Kita perlu kolaborasi untuk menemukan teknologi yang sesuai dengan karakter Bali, bukan sekadar meniru daerah lain,” katanya.
Made Sada juga menyoroti pentingnya edukasi berkelanjutan kepada masyarakat. Menurutnya, membangun budaya bersih tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan konsistensi, keteladanan, dan keberlanjutan program agar perubahan perilaku benar-benar terjadi.
“Edukasi ini tidak boleh musiman. Jangan hanya ramai saat sampah datang. Setelah itu hilang lagi. Harus ada program yang berkesinambungan, masuk ke sekolah-sekolah, banjar, dan komunitas,” ujarnya.
Terkait sorotan Presiden Prabowo, I Made Sada menilai pemerintah pusat juga perlu hadir dalam bentuk dukungan kebijakan dan anggaran, mengingat Kuta adalah destinasi wisata nasional yang memiliki dampak ekonomi luas bagi Indonesia.
“Kalau Kuta terganggu, dampaknya bukan hanya ke Badung atau Bali, tapi ke pariwisata nasional. Karena itu, dukungan pusat sangat penting, baik dalam regulasi maupun pembiayaan program strategis,” katanya.
Ia mengapresiasi keterlibatan TNI, Polri, komunitas lingkungan, dan masyarakat yang selama ini aktif terlibat dalam aksi bersih pantai. Namun ia mengingatkan, gotong royong tidak boleh dijadikan satu-satunya solusi tanpa perbaikan sistemik.
“Gotong royong itu penting, tapi tidak cukup. Kita tidak bisa selamanya bergantung pada aksi bersih-bersih. Yang lebih penting adalah mencegah sampah itu datang,” tegasnya.
Made Sada berharap, momentum sorotan Presiden ini bisa menjadi titik balik bagi penanganan sampah di Bali, khususnya di kawasan pariwisata utama seperti Kuta. Ia menegaskan DPRD Badung siap mendorong kebijakan, anggaran, dan pengawasan agar penanganan sampah benar-benar berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Kita di DPRD siap mengawal. Tapi yang paling penting adalah komitmen bersama. Kalau semua pihak bergerak, saya yakin persoalan ini bisa kita kurangi secara signifikan,” tandasnya. mas/ama/tra
