DENPASAR, OborDewata.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali bersama seluruh pemangku kepentingan terusmendorong penguatan kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) melalui peningkatan kompetensi dalam penyajian laporankeuangan yang akuntabel sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
OJK Provinsi Bali bersama Dewan Pengurus Daerah (DPD)Perbarindo Bali menyelenggarakan pelatihan dalam rangkaImplementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) kepada BPR di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur bertempat di Hotel Haris Cokro Denpasar, Selasa.
Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmenbersama untuk meningkatkan kualitas industri jasa keuangan(IJK) khususnya BPR dengan tujuan untuk meningkatkanpemahaman atas penerapan SAK EP secara menyeluruh dan benar.
“BPR masih memegang peranan penting di sektorperekonomian, sehingga sikap adaptif dan optimis BPR diperlukan dalam menyikapi pemberlakukan SAK EP. Penerapan SAK EP bagi BPR akan berpengaruh pada penyusunan laporan keuangan yang lebih komprehensifmencakup perhitungan Effective Interest Rate dan CKPN,” kata Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu dalampembukaan pelatihan.
Lebih lanjut, Kristianti menyampaikan bahwa penerapan SAK EP akan berlaku efektif per tanggal 1 Januari 2025 mendatangdan akan memasuki fase parallel run pada bulan Juni 2024.Pemberlakukan ketentuan tersebut tentu membutuhkankecukupan kebijakan dan prosedur, core banking system yang andal, penyusunan gap analysis dan model development termasuk pembentukan metode impairment, serta yang terpenting adalah kesiapan dari Sumber Daya Manusia.
“Penguatan permodalan pun perlu terus didorong. Hal ini sejalandengan ketentuan OJK yang mewajibkan BPR untuk memenuhikewajiban modal inti minimum sebesar Rp6 miliar pada akhirtahun 2024. Penguatan permodalan BPR dimaksud dapatdilakukan melalui penyetoran modal maupun aksi korporasiseperti merger, akuisisi dan konsolidasi,” kata Kristrianti.
Pelatihan tersebut diikuti oleh 131 BPR di Provinsi Bali, empatBPR dari Provinsi NTB dan sembilan BPR dari Provinsi NTT. Narasumber pada kegiatan dimaksud antara lain Albidin Linda, Partner dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (Ernst & Young Indonesia). Selain pelatihan kepada BPR, juga dilaksanakan sosialiasi untuk pengawas BPR di OJK Provinsi Bali sehingga memiliki pemahaman yang sama denganBPR yang diawasi nanti tentang SAK EP.
OJK mencatat per 31 Desember 2023, kinerja pertumbuhan total aset BPR/S secara year on year (yoy) pada ketiga provinsidimaksud mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,29 persen di Bali, 12,99 persen di NTB, dan 2,10 persen di NTT. Selain itu, pertumbuhan penyaluran kredit di masing-masing daerahdimaksud juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 4,88persen di Bali, 14,42 persen di NTB, dan 7,20 persen di NTT. Secara umum, ketahanan permodalan BPR juga masih cukupterjaga, tercermin dari Capital Adequacy Ratio (CAR) yang berada di atas threshold, di mana per posisi 31 Desember 2023, CAR tercatat 31,96 persen di Bali, 43,21 persen di NTB dan 43,02 persen di NTT.
Peningkatan penyaluran kredit di Provinsi Bali selaras denganmeningkatnya aktivitas pariwisata serta sektor pendukungpariwisata seperti sektor pertanian yang pada akhirnyaberpengaruh positif pada kinerja BPR/S di Provinsi Bali. mas/sathya
