Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan rencana aksi oleh sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dari ketiga provinsi di Ruang Pertemuan Kertasabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (13/11/2026) malam. Kegiatan itu disaksikan Gubernur Bali Wayan Koster, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, dan Sekretaris Daerah Provinsi NTT Fransiskus Sales Sodo.
Lima sektor yang menjadi prioritas kolaborasi meliputi perencanaan, perhubungan, perdagangan dan industri, energi, serta pariwisata. Penandatanganan rencana aksi ini merupakan tindak lanjut perjanjian kerja sama yang sebelumnya disepakati di Golo Mori, Labuan Bajo, pada 28 Januari 2026.
Dalam kesempatan yang sama, kerja sama juga diperluas melalui penandatanganan perjanjian antara PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), PT Jamkrida Nusa Tenggara Barat Syariah, dan PT Jamkrida Nusa Tenggara Timur.
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, masuknya kerja sama regional ke tahap rencana aksi menjadi langkah penting untuk memastikan kesepakatan yang telah dibangun tidak berhenti pada dokumen formal. Menurutnya, setiap program harus segera diterjemahkan menjadi kegiatan konkret yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah.
Ia mengapresiasi jajaran OPD dari ketiga provinsi yang telah menindaklanjuti kesepakatan dengan menyusun rencana aksi. Dokumen tersebut dinilai menjadi pedoman agar pelaksanaan kerja sama berjalan lebih terarah, terukur, serta memiliki target dan pembagian tanggung jawab yang jelas.
Koster berharap seluruh perangkat daerah segera bergerak sesuai tugas dan kewenangannya sehingga manfaat kolaborasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Lebih dari sekadar kepentingan pembangunan ekonomi, Koster menilai kerja sama Bali-NTB-NTT juga memiliki makna historis yang perlu terus dirawat. Ketiga wilayah tersebut memiliki keterikatan sejarah melalui Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Meski kini menjadi tiga provinsi dengan pemerintahan dan regulasi masing-masing, hubungan historis tersebut, menurut Koster, harus tetap menjadi landasan untuk membangun kebersamaan dan saling mendukung.
Ia bahkan berharap kolaborasi tiga provinsi ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Perbedaan budaya, karakteristik wilayah, maupun dinamika politik tidak semestinya menjadi penghalang untuk membangun sinergi dalam menghadapi tantangan pembangunan.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, kerja sama Bali-NTB-NTT telah mendapat perhatian di tingkat nasional. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak cukup diukur dari banyaknya kesepakatan yang ditandatangani, melainkan dari realisasi program dan kepedulian antardaerah.
Menurutnya, semangat solidaritas ketiga provinsi telah terlihat dalam dukungan penanganan bencana gempa bumi di Flores. Pengalaman tersebut diharapkan menjadi modal untuk memperluas kerja sama, tidak hanya dalam penanganan kebencanaan, tetapi juga bidang ekonomi dan pembangunan kawasan.
Dari pihak NTT, Sekretaris Daerah Fransiskus Sales Sodo menyatakan kesiapan pemerintah provinsinya untuk menjalankan seluruh rencana aksi yang telah disepakati. Ia menilai perkembangan kerja sama regional menunjukkan kemajuan signifikan sejak penandatanganan nota kesepahaman oleh ketiga kepala daerah pada 3 November 2025.
Fransiskus juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali dan NTB atas dukungan dalam penanganan gempa bumi di Flores pada Agustus 2026. Baginya, solidaritas tersebut menjadi bukti pentingnya hubungan antardaerah yang tidak hanya dibangun melalui kesepakatan administratif, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan nyata.
Dengan dimulainya tahap rencana aksi, kerja sama Bali-NTB-NTT diharapkan semakin konkret dalam mendorong pembangunan lintas wilayah. Sinergi pada lima sektor prioritas tersebut sekaligus diharapkan memperkuat hubungan historis dan membuka peluang kemajuan ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat di ketiga provinsi. (rls/tim)




















