DENPASAR, OborDewata.com – Sekretaris Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Bali, Anak Agung Gede Agung Aryawan, ST, menyerukan pentingnya perjuangan peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali agar setara dengan UMP Jakarta yang kini menembus Rp5,7 juta.
Perjuangan upah ini dinilai bukan sekadar urusan nominal slip gaji bulanan, melainkan investasi jangka panjang demi kesejahteraan ekonomi generasi mendatang.”Perjuangan UMP/UMK itu bukan cuma soal slip gaji bulan ini. Ini soal daya beli, biaya hidup, dan warisan ekonomi buat anak cucu kita nanti,” ujar pria yang akrab disapa Gung De, pada Minggu (5/7/2026).
Berdasarkan data ketenagakerjaan tahun 2026, jurang pemisah antara upah di Bali dan Jakarta kian melebar. UMP Bali tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3.207.459 setelah mengalami kenaikan 7,04 persen. Di sisi lain, UMP Jakarta melesat ke angka Rp5.729.876 dengan kenaikan 6,17 persen. Kondisi ini menyisakan selisih yang cukup besar, yakni lebih dari Rp2,5 juta.Gung De mengungkapkan fakta ironis bahwa pada 15 tahun lalu, tepatnya tahun 2010, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Bali sebesar Rp1,11 juta hampir setara dengan UMP Jakarta yang berada di angka Rp1,18 juta. Namun saat ini, ketimpangan justru makin mendalam di tengah status Bali sebagai pusat pariwisata internasional.
“Bali ini ‘surga pariwisata’ dengan hotel kelas dunia, okupansi tinggi, harga properti dan biaya hidup terus naik. Tetapi upahnya belum mengejar,” tegas Gung De.
Ia menambahkan bahwa Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Bali meliputi biaya sewa rumah, pangan, hingga transportasi bagi para pekerja pariwisata kerap lebih tinggi dibanding daerah lain. Dominasi investasi besar di Bali dinilai belum diimbangi oleh keberpihakan yang nyata terhadap pekerja lokal. Jika fondasi upah ini terus dibiarkan rendah, dampaknya akan mengikat nominal pesangon hingga jaminan sosial generasi masa depan.Meskipun kenaikan UMP Bali tahun 2026 sebesar 7,04 persen merupakan yang tertinggi di wilayah sekitar, bahkan melampaui NTB, NTT, dan rata-rata pulau Jawa. Struktur ekonomi Bali yang didominasi pekerja informal dan musiman memerlukan penanganan khusus. Gung De mengibaratkan negosiasi tahunan di Dewan Pengupahan ini seperti perjuangan kemerdekaan jangka panjang yang membutuhkan konsistensi.
Untuk mengejar ketertinggalan dari Jakarta, ARUN Bali mendorong dua strategi realistis kepada pemerintah. Pertama, mendesak Gubernur serta Bupati dan Wali Kota di Bali untuk mengambil kebijakan diskresi dengan memasukkan komponen biaya upacara pelestarian adat dan budaya ke dalam formula upah. Kedua, menekan pemerintah pusat agar merumuskan formula khusus UMP/UMK yang spesifik bagi daerah berbasis pariwisata. tra/dx
