BADUNG, OborDewata.com – Teguran keras Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia mengenai kondisi kebersihan pantai di Bali memicu gelombang kesadaran baru. Teguran tersebut dipandang bukan sebagai kritik menjatuhkan, melainkan bentuk kasih sayang pimpinan negara agar Bali segera keluar dari kemelut darurat sampah.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Badung, Puspa Negara, menegaskan bahwa pernyataan Presiden harus dimaknai sebagai warning (peringatan) serius bagi Pemerintah Daerah, mulai dari Gubernur hingga Bupati/Wali Kota se-Bali, untuk menempatkan manajemen sampah sebagai program super prioritas.
Kondisi Bali saat ini tengah berada dalam titik paradoks yang tajam. Di satu sisi, Bali dinobatkan sebagai World Best Destination 2026. Data menunjukkan kunjungan Wisman naik signifikan sebesar 11%, dari 6,3 juta (2024) menjadi 7,05 juta (2025).
Namun di sisi lain, citra ini dibayangi oleh pernyataan miring dari Fodors (biro perjalanan USA) yang menyebut Bali tidak layak dikunjungi karena masalah sampah, kemacetan, hingga kriminalitas.
”Sentilan Bapak Presiden adalah alarm agar kita tidak terlena. Masalah sampah, baik di darat maupun kiriman di pantai, adalah persoalan yang belum tuntas dari hulu ke hilir. Kita butuh aksi nyata yang berkelanjutan, bukan sekadar seremoni,” ujar Puspa Negara.
Puspa Negara menyoroti fenomena tahunan “sampah kiriman” yang kerap mengepung garis pantai sepanjang 82 km di Badung—mulai dari Labuan Sait hingga Pantai Seseh. Pada musim angin barat (Desember–Februari), volume sampah plastik bercampur batang kayu bisa mencapai 200 ton per hari hanya di area Samigita (Seminyak, Legian, Kuta).
Meskipun DLHK Badung telah bekerja keras dengan mengerahkan alat berat seperti loader dan barber rake, volume sampah yang datang terus-menerus membuat petugas kewalahan.
“Pagi dibersihkan, siang muncul lagi. Sore dibersihkan, malam menepi lagi. Ini membutuhkan dukungan teknologi tinggi dari Pemerintah Pusat, seperti sistem penjaringan sampah terapung (floating nets) dan infrastruktur pengolahan modern yang ramah lingkungan,” tambahnya.
Salah satu solusi konkret yang disoroti adalah optimalisasi Pungutan Wisatawan Asing (International Tourist Levy) sebesar Rp150.000 per orang. Puspa Negara mendesak agar dana tersebut segera dialokasikan secara fokus untuk penguatan manajemen sampah dan pembangunan TPST yang paripurna.
Sebagai bentuk konsistensi, Puspa Negara melalui komunitas Bumi Kita Nuswantara telah menjalankan aksi bersih-bersih rutin setiap Jumat pagi di Pantai Legian selama 5 tahun terakhir. Aksi ini melibatkan pedagang, pengelola pantai, dan pelaku usaha tanpa menunggu instruksi formal.
”Ini adalah panggilan hati. Langkah kecil ini bertujuan menciptakan habit (kebiasaan) dan mengedukasi masyarakat. Sampah adalah tanggung jawab kita semua. Setiap individu yang memproduksi sampah wajib ikut mengelolanya dengan bijak,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Puspa Negara mengajak seluruh elemen masyarakat Bali untuk bangkit secara kolektif.
“Jangan menyerah pada sampah. Jadikan teguran Presiden sebagai momentum untuk berbenah, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menjaga alam. Mari kita wujudkan Bali yang bersih, sehat, asri, dan tetap mempesona di mata dunia,” pungkasnya. tra/dx/mas.
