MANGUPURA, OborDewata.com – Mengawali awal tahun 2024, eksistensi Bank BPD Bali Cabang Mangupura dalam meningkatkan perekonomian daerah terus bergerak, hal tersebut dibuktikan dengan menjalin PKS Kartu Kredit Indonesia (KKI) bersama Badan Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Badung. Dimana yang sebelumnya KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah) yang perjalanan waktu menjadi KKI memberikan dampak yang sangat signifikan, sebab KKI ini penggunaanya dibatasi hanya untuk belanja modal operasional dan belanja modal, serta belanja perjalanan dinas, sehingga dengan adanya KKI ini transaksi menjadi lebih cepat akuntabel dan sangat transfaran.
Bahkan KKI juga bagian dari Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam menginisiasi percepatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan mendukung pengembangan transaksi pembayaran digitalisasi masyarakat. Kepala BPKAD Kabupaten Badung Ida Ayu Istri Yanti Agustini mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi Bank BPD Bali Cabang Mangupura terkait dengan pelaksanaan KKI dapat mempermudah transaksi pembayaran atas belanja serta meningkatkan keamanan dalam bertransaksi dan meminimalisir penggunaan uang tunai sehingga mengurangi terjadinya fraud.
“Kami secara prinsip mendukung penuh pemanfaatan PKS dengan Bank BPD Bali Cabang Mangupura, sehingga kedepannya bisa mengcover penuh untuk penggunaan dana di Kabupaten Badung,” ujarnya ketika ditemui usai penandatangan PKS pada Jumat (12/1/2024).
Sementara Kepala Cabang Mangupura Bank BPD Bali, Ida Bagus Made Surawan, S.Pi., menjelaskan, sejatinya KKI pada awalnya bernama KKPD seiring berjalannya waktu nama tersebut berubah menjadi KKI, dengan fungsi yang masih tetap sama sebagai penyediaan fasilitas kredit pada pemerintah daerah, dimana pelaksanaannya menggunakan 40 persen dari pagu uang persediaan disemua perangkat daerah.
“Nanti penggunaan KKI sendiri sifatnya revolving, jadi dengan adanya KKI ini proses transaksi akan menjadi lebih cepat parktis dan akuntabel,” ungkapnya.
Diakui Gus Surawan, sejatinya PKS KKI dengan BPKAD merupakan OPD yang baru pertamakalinya melakukan penandatanganan PKS, dan nantinya BPKAD yang akan meneruskan ke OPD lainya. Tetapi untuk yang menjadi pilot project awalnya ada lima OPD yakni BPKAD, Bapeda, Inspektorat, Pertanian dan Kecamatan Kuta Selatan.
“Diawal project kita terapkan dulu pada kelima OPD tersebut, selanjutanya ketika sudah berjalan beberapa bulan sambil melihat apakah ada kendala atau tidak, kita lanjutkan pada seluruh OPD dan sifat penggunaan KKI ini dibatasi hanya belanja modal operasional dan belanja modal, serta belanja perjalanan dinas,” ujarnya.
Ditambahkan Gus Surawan, dengan adanya KKI sudah pasti transaksi menjadi lebih transfaran dalam pengelolaan keuangan daerahnya, dan sifat KKI imbasnya sangat berdampak pada UMKM di Kabupaten Badung semakin meningkatkan pendapatan mereka. “Dalam penggunaannya diawal kita pakai tap QRIS dahulu pada mobile bangkingnya, kedepannya baru kita akan keluarkan kartu fisik KKI,” paparnya.
Hal yang sama dikatakan Kabid Perbendaharaan, Kadek Indrawati SE., M.M., mengatakan, PKS KKI ini merupakan PKS yang pertama kalinya di tahun 2024 di lingkungan Pemkab Badung, dengan project awal pada lima OPD, hal ini merupakan pelaksanaan sesuai dengan arahan pemerintah dan juga bagian dari dukungan Pemkab Badung dalam SIPD-RI yang merupakan sistem satu data dari pusat. Jadi UP yang dilimpahkan sudah dialokasikan untuk KKI.
“Pada intinya Pemkab Badung sangat mendukung KKI, dan ini juga menjadi keamanan kita ketika berbelanja bisa terkontrol lebih baik, dan dengan adanya KKI ini penggunaanya menjadi lebih tepat sasatannya,” pungkasnya. dx/sathya
