SEMARAPURA, OborDewata.com — Pemerintah Kabupaten Klungkung menegaskan komitmennya dalam menertibkan proses perizinan berusaha guna mencegah terjadinya pelanggaran, khususnya di tengah pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata. Hal tersebut ditegaskan Bupati Klungkung, I Made Satria, saat memimpin rapat Tim Teknis Pelayanan Izin Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan di Ruang Rapat Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Klungkung, Senin (22/12/2025).
Dalam arahannya, Bupati Satria menekankan pentingnya membangun kerja sama lintas instansi yang solid dan terintegrasi. Menurutnya, sinergi tim menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola perizinan yang tertib, transparan, dan sesuai regulasi demi mendukung visi Klungkung Mahottama (Maju, Harmonis, Tentram, dan Makmur).
“Perlu ada kesamaan persepsi dan evaluasi menyeluruh terhadap kekurangan yang masih terjadi. Dengan demikian, proses perizinan bisa berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Bupati Satria.
Ia menambahkan, sektor perizinan berusaha harus mendapat perhatian serius, terutama di wilayah Nusa Penida yang mengalami peningkatan aktivitas pariwisata. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat dan penegakan aturan yang konsisten.
Untuk itu, Bupati Satria menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Klungkung bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta perangkat daerah terkait lainnya agar memperkuat koordinasi dalam penegakan peraturan daerah mengenai perizinan usaha.
“Saya minta Satpol PP menjadi garda terdepan dalam pengawasan, melakukan pemantauan rutin, serta melibatkan aparat desa untuk mengantisipasi pelanggaran sejak dini,” tegasnya.
Selain itu, Bupati juga mengingatkan para pelaku usaha agar lebih cermat sebelum memulai kegiatan usaha, khususnya dalam memperhatikan ketentuan tata ruang. Ia berharap seluruh proses perizinan di Kabupaten Klungkung ke depan benar-benar memenuhi persyaratan sesuai regulasi yang berlaku.
“Semoga langkah bersama ini dapat berjalan maksimal sehingga sistem perizinan di Klungkung semakin tertib, profesional, dan memberikan kepastian hukum,” pungkas Bupati Satria. tim/dx
