JEMBRANA, OborDewata.com- Gerakan Aliansi Pengemudi Bali (GAPIBA) menunjukkan solidaritas menyikapi rencana kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL). Perwakilan pengemudi membagikan selebaran di pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana. Aksi ini merupakan bentuk dukungan terhadap gerakan serupa di Jawa Timur.
“Hari ini kami membagikan brosur untuk mendukung aksi teman-teman sopir di Jawa Timur yang menolak aturan baru terkait ODOL. Ini bukan demo,” ungkap Koordinator GAPIBA Bali, Farhan.
Bagi Selebaran
Selebaran berisi himbauan agar pengemudi tidak beroperasi dan tidak menerima muatan pada 17 hingga 18 Juni 2025. Ini adalah sikap damai menyikapi rencana kebijakan Zero ODOL 2025. Selain itu, aksi damai turun ke jalan akan berlangsung serentak di Jawa Timur.
Farhan menjelaskan, setelah pembagian selebaran, GAPIBA akan menyekat kendaraan logistik. Mereka akan mengarahkan kendaraan menuju Terminal Kargo Gilimanuk pada Kamis, 19 Juni 2025. Aksi ini akan berlangsung di jalur Denpasar-Gilimanuk.
Pihaknya menjelaskan bahwa GAPIBA sebenarnya tidak menolak kebijakan Zero ODOL. Namun, mereka menyoroti perlunya penyesuaian tarif angkutan yang tidak adil. Aturan ini akan diberlakukan secara ketat.
“Kami para sopir sebenarnya tidak menolak aturan over dimensi, tapi pemerintah harus menetapkan dulu tarif angkutannya. Kalau tarif tetap rendah, kami terpaksa memuat lebih banyak barang agar tidak merugi,” terangnya.
Farhan juga merasa tidak adil kebijakan Zero ODOL menindak pengemudi terlebih dahulu. Seharusnya, kata dia, pemilik usaha atau pihak penyewa jasa ekspedisi yang ditindak. Ini menjadi perhatian utama para pengemudi.
Kasat Lantas Polres Jembrana, Iptu Aldri Setiawan, membenarkan adanya kegiatan penyebaran selebaran tersebut. Ia mengatakan aksi ini bagian dari penyampaian aspirasi terkait operasional sopir truk angkutan barang. Pihak kepolisian memantau situasi di lapangan.
“Mereka tidak menentang aturan sosialisasi tentang ODOL. Mereka hanya menyampaikan kondisi operasional dan mengusulkan solusi. Para sopir siap menaati aturan selama regulasi yang ada bisa memberikan kepastian dan keadilan bagi mereka,” pungkasnya.
Pemerintah berencana menerapkan kebijakan Zero ODOL secara penuh pada tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan mengurangi kecelakaan lalu lintas dan kerusakan infrastruktur jalan. Namun, para pengemudi menuntut keadilan.
Mereka merasa beban ada pada pihak mereka. Padahal, keputusan muatan seringkali datang dari pemilik barang. Ini menciptakan dilema bagi pengemudi. Mereka harus memilih antara melanggar aturan atau merugi.
Para pengemudi berharap pemerintah mendengar aspirasi mereka. Perlu ada dialog terbuka antara pemerintah, pengusaha, dan pengemudi. Ini penting untuk mencapai solusi terbaik bagi semua pihak terkait.
Aksi damai di Jawa Timur, yang difokuskan di Surabaya, akan berlangsung pada 19 hingga 21 Juni 2025. Aksi ini menunjukkan keseriusan pengemudi menuntut hak mereka. Mereka berharap ada perhatian dari pemerintah pusat.
Penyekatan di Gilimanuk akan menjadi titik krusial. Ini akan menunjukkan seberapa besar dampak gerakan GAPIBA. Dampak ini bisa mempengaruhi jalur logistik utama Bali. Situasi ini patut dicermati.
Pengemudi menyoroti kurangnya sosialisasi komprehensif mengenai kebijakan Zero ODOL. Banyak pengemudi merasa belum siap. Mereka memerlukan waktu dan dukungan transisi yang memadai.
Minta Pemerintah Duduk Bersama
Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah pusat perlu duduk bersama mencari jalan keluar. Kebijakan Zero ODOL harus efektif. Namun, tidak boleh merugikan salah satu pihak. Keseimbangan harus tercapai.
Situasi ini menyoroti kompleksitas masalah transportasi logistik di Indonesia. Banyak aspek perlu diperhatikan. Bukan hanya keselamatan dan infrastruktur. Tetapi juga kesejahteraan para pengemudi.
Masyarakat umum juga akan merasakan dampak kebijakan ini. Terutama jika distribusi barang terhambat. Kenaikan harga barang bisa saja terjadi. Ini perlu menjadi pertimbangan pemerintah.
Pihak GAPIBA menunggu respons konkret dari pemerintah. Mereka ingin melihat langkah nyata. Bukan hanya janji-janji. Kesepakatan yang adil adalah kunci penyelesaian masalah ini.
Semoga dialog konstruktif dapat terjalin. Solusi komprehensif dapat ditemukan. Kebijakan Zero ODOL dapat berjalan lancar. Tanpa mengorbankan kesejahteraan pengemudi. ga
