DENPASAR, OborDewata.com – Menjelang penghujung tahun 2025, PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) semakin menunjukkan eksistensinya di sektor penjaminan. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Bali tersebut tengah mempersiapkan langkah strategis untuk naik kelas menjadi lembaga penjamin berskala nasional.
Direktur Keuangan dan Operasional PT Jamkrida Bali Mandara, I Ketut Indra Satya Dharma Putra, mengatakan pihaknya telah mengajukan penambahan penyertaan modal daerah (PMD) kepada para pemegang saham, termasuk Pemerintah Provinsi Bali serta sejumlah pemerintah kabupaten dan kota.
“Kami telah mengajukan penambahan modal guna memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mensyaratkan modal minimum Rp250 miliar untuk lembaga penjamin nasional,” ujar Indra di Denpasar, Senin (20/10/2025).
Menurutnya, beberapa daerah telah menyatakan komitmennya untuk mendukung penguatan modal tersebut. Pemerintah Kota Denpasar, misalnya, disebut menyiapkan skema penyertaan sebesar Rp5 miliar secara bertahap, sementara Pemerintah Kabupaten Badung masih dalam tahap pembahasan.
“Dengan posisi ekuitas yang terus meningkat, kami optimistis Jamkrida Bali layak naik kelas menjadi lembaga penjamin nasional. Potensi ekonomi Bali sangat besar, dan kami ingin menjadi bagian dari penggerak pembiayaan produktif nasional,” tambahnya.
Indra menyampaikan, kinerja keuangan meningkat hingga triwulan III tahun 2025, dengan menunjukkan pertumbuhan PT Jamkrida Bali mengalami tren positif. Perusahaan telah mencatat laba bersih sebesar Rp5,3 miliar atau sekitar 90 persen dari target tahunan.
“Kami optimis target 100 persen akan tercapai, bahkan berpotensi melampaui pada akhir Desember nanti,” ujarnya.
Indra menjelaskan, dari sisi aset, Jamkrida Bali juga mencatat pertumbuhan signifikan. Per Agustus 2025, total aset mencapai Rp557 miliar, naik sekitar 13 persen dibandingkan posisi akhir 2024 yang sebesar Rp493 miliar.
Sementara itu, nilai total penjaminan yang telah direalisasikan mencapai Rp51,7 triliun. Indra menjelaskan, jumlah tersebut masih sesuai dengan ketentuan OJK yang membatasi rasio penjaminan maksimal 40 kali dari total ekuitas, karena sebagian besar dilakukan melalui mekanisme sharing penjaminan dengan lembaga lain.
Selain memperkuat permodalan, Jamkrida Bali juga menyiapkan strategi ekspansi penjaminan di sektor mikro. Potensi kerja sama dengan sekitar 1.300 Lembaga Perkreditan Desa (LPD), lebih dari 100 Bank Perkreditan Rakyat (BPR), serta ribuan koperasi di Bali tengah dijajaki.
“Masih banyak peluang di sektor koperasi dan LPD yang bisa kami sinergikan. Kami juga sedang menjajaki kerja sama dengan himpunan bank milik negara (Himbara) dan program nasional seperti Koperasi Merah Putih,” ujar Indra.
Kinerja positif Jamkrida Bali dalam beberapa tahun terakhir turut mendapat pengakuan melalui berbagai penghargaan dari lembaga independen. Capaian tersebut menjadi modal penting bagi perusahaan untuk memperluas kerja sama antarprovinsi.
Beberapa proyek penjaminan lintas daerah telah dijalankan melalui skema kolaborasi, di antaranya di Kalimantan, Jawa Tengah, dan Papua.
“Kinerja Jamkrida Bali yang terus tumbuh menunjukkan peran penting BUMD dalam mendukung pembiayaan UMKM dan pembangunan daerah. Dengan pertumbuhan aset dua digit, peningkatan laba, serta strategi kolaboratif yang hati-hati, kami optimistis dapat mencapai target keuangan tahun 2025 dan memperkuat posisi sebagai lembaga penjamin terkemuka di Indonesia bagian timur,” pungkasnya. tra/dx
